Ketua DPR Desak Pemerintah Pastikan Bantuan Sampai ke Rakyat, Termasuk Bantuan ke Desa
Bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi Covid-19 benar-benar sampai kepada yang berhak.
“Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja, apalagi yang terkait dengan perut rakyat,” kata Puan, Kamis (22/7/2021).
Puan menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/7/2021) bahwa bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah.
Bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga.
“Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu?” ucap Puan.
Dari total pagu Rp 11,51 triliun, Menteri Keuangan menyebutkan realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp 983 miliar.
Baca juga: Puan Maharani Dorong Kejaksaan Manfaatkan Teknologi Informasi
Dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, ujar Menteri Keuangan, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.
Puan mengingatkan lagi, penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi.
Untuk penanganan Covid-19 di lini kesehatan bisa berjalan optimal, pembatasan mobilitas adalah salah satu langkah penting sembari menanti vaksinasi menjangkau paling tidak 70 persen populasi.
Namun, pada saat yang sama, rakyat yang sebagian besar tidak punya kelonggaran finansial untuk kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijamin kehidupannya.
Itulah mengapa, kata Puan, semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan Covid-19 seharusnya menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikannya tepat sasaran dan tepat momentum.
“Kita semua berkejaran dengan waktu untuk segera mengatasi wabah ini, agar kita semua dapat kembali beraktivitas dan produktif,” pungkas mantan Menko PMK ini.
