Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

TKA Dilarang Masuk ke Indonesia, Sahroni: Harus Tegas, Termasuk ke Perusahaan Raksasa

Ahmad Sahroni menyebut memang sudah saatnya pemerintah mengambil langkah tegas melarang masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia.

TKA Dilarang Masuk ke Indonesia, Sahroni: Harus Tegas, Termasuk ke Perusahaan Raksasa
Andri/Man (dpr.go.id)
Ahmad Sahroni. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah secara resmi telah melarang masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan bahwa Indonesia resmi memperluas pembatasan terhadap tenaga kerja asing yang sebelumnya boleh datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional.

Kini, para TKA tidak lagi diizinkan masuk ke Indonesia.

Baca juga: TKA Dilarang Masuk Indonesia, Anggota DPR: Tak Ada Alasan Lagi Mencibir Pemerintah

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi partai NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi keputusan pemerintah itu.

Sahroni menyebut bahwa memang sudah saatnya pemerintah mengambil langkah tegas seperti ini.

"Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti ini, mengingat beberapa kasus di Indonesia diakibatkan oleh longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk. Jadi saya apresiasi kebijakan Pak Menkumham yang mengedepankan keselamatan dan keamanan kita semua," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Larang TKA Masuk Indonesia, Pengamat: Semoga Kebijakan Ini Dilaksanakan Konsisten

Sahroni berharap, kebijakan ini bisa ditegakkan dengan adil dan tidak pandang bulu.

Dia juga meminta agar aturan tersebut dibuat jelas dan disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak menyebabkan kebingungan di kalangan industri.

“Tentunya saya harapkan agar aturan ini berlaku dengan tanpa pandang buru, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang. Selain itu, peraturannya juga harus jelas dan disampaikan dengan baik kepada para pemain industri, sehingga tidak menciptakan kebingungan dan kerancuan di masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas