Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tindak Lanjut Catatan BPK di Laporan Keuangan 2020, Kominfo Diminta Hentikan Proyek Bermasalah

audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih terbilang baik.

Tindak Lanjut Catatan BPK di Laporan Keuangan 2020, Kominfo Diminta Hentikan Proyek Bermasalah
Tribunnews/Jeprima
ilustrasi.Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate (kiri) didampingi Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah memberikan keterangan pers perihal gangguan sistem komunikasi di beberapa wilayah Papua pascaputusnya kabel laut beberapa waktu lalu, di Gedung Kemkominfo, Jakarta Pusat, Senin (7/6/2021). Johnny mengungkapkan, faktor utama di balik gangguan tersebut dipicu putusnya kabel laut fiber optik ruas Biak-Jayapura, tepatnya pada posisi 280 kilometer dari Kota Biak di kedalaman 4.050 meter di bawah permukaan laut. Putusnya kabel laut tersebut berdampak pada total trafik dari normal sistem komunikasi di seluruh Papua sekitar 154 gbps dari total trafik di Papua sebesar 464 gbps atau terdampak sepertiga dari total trafik. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Alamsyah Saragih menilai audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih terbilang baik.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Jika suatu laporan kementerian atau lembaga dinyatakan WTP, maka setidaknya 3% dari total anggaran masih bisa diperbaiki atau ditindaklanjuti secara administratif seperti pengembalian uang atau perbaikan sistim pengawasan.

"Jika temuan sudah lebih dari 3% atau berpotensi mengganggu secara sistemik maka dinyatakan WDP (Wajar dengan Pengecualian). Namun, jika temuannya sangat parah maka auditor akan menyatakan tidak ada opini (disclaimer)," ujar Alamsyah, kepada wartawan, Sabtu (24/7/2021). 

Meskipun laporan keuangan dinyatakan WTP, bukan berarti tidak ada catatan.

Jika BPK memberikan catatan, maka kementerian/ lembaga tersebut harus melakukan tindak lanjut.

Lanjut Alamsyah, tindak lanjut dari rekomendasi BPK tersebut akan dievaluasi 6 bulan sejak dikeluarkan hasil audit.

Alamsyah mengatakan, kementerian/lembaga harus melakukan tindakan korektif sesuai dengan catatan yang diberikan BPK. Jika kementerian/ lembaga tidak melakukan tindak lanjut dari catatan BPK, maka auditor BPK dapat melakukan audit investigasi.

Agar tidak ada kecurigaan yang berlebih dari masyarakat dan tidak ada audit investigasi yang mengarah ke tindak pidana, Alamsyah mendesak Kominfo segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. 

Baca juga: 12 Kementerian dan Lembaga Dapat Status WTP,BPK: Bukan Berarti Tidak Ada Temuan

Jika nantinya BPK melakukan audit investigasi dan ditemukan adanya tindak pidana, maka lembaga tinggi negara tersebut dapat langsung memberikan temuannya ke KPK, Kepolisian atau Kejaksaan.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas