Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Antisipasi Tindakan Korupsi Bansos, Menteri Risma Terapkan Tiga Langkah Strategis ini

Adapun upaya tersebut dilakukan secara intensif dengan melakukan pengecekan langsung penyaluran bansos di sejumlah daerah.

Antisipasi Tindakan Korupsi Bansos, Menteri Risma Terapkan Tiga Langkah Strategis ini
Rizki Sandi Saputra
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Kabupaten Pekalongan, Selasa (27/7/2021). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, PEKALONGAN - Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian terkait, untuk meningkatkan upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19, di antaranya dengan penyaluran bantuan sosial (bansos)

Hal itu seraya dengan, keputusan perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang akan berlangsung hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Atas arahan Presiden tersebut, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memutuskan untuk melakukan penambahan bansos eksisting dan bantuan pangan untuk membantu kebutuhan masyarakat.

Adapun upaya tersebut dilakukan secara intensif dengan melakukan pengecekan langsung penyaluran bansos di sejumlah daerah.

Baca juga: Mensos Risma Minta Pemda Kawal Pemenuhan Hak-hak Penerima Bansos

"Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan sesuai ketentuan," ucap Menteri Risma saat meninjau langsung penyaluran bantuan sosial di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (27/7/2021).

Lebih lanjut, kata Risma, untuk menghindari atau menutup celah korupsi penyaluran bansos, Mantan Walikota Surabaya itu, membeberkan setidaknya ada tiga langkah strategis yang dilakukan

Pertama kata dia, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” katanya.

Selanjutnya, langkah kedua yakni dengan memperbaiki mekanisme.

Halaman
123
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas