Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj membahas munculnya provokasi di media sosial yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan alasan penanganan covid-19.

Dalam pertemuan secara virtual pada Senin (26/7/2021) tersebut Mahfud sepakat dengan pandangan Said bahwa presiden tidak bisa dijatuhkan dengan alasan penanganan covid-19.

Sepakat juga dengan Said, Mahfud menegaskan Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.

Baca juga: Soal Demo Jokowi End Game, BIN: Memang Ada Kelompok yang Sengaja Memprovokasi

"Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah insya Allah sekarang ini tidak bisa dijatukan karena alasan covid 19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Selasa (27/7/2021).

Dalam situasi pandemi Covid 19 ini, Mahfud mengajak seluruh tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU untuk bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat bahwa covid adalah nyata dan perlu dihadapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat serta mengikuti vaksinasi.

"Alhamdulillah PBNU sudah membentuk Satgas Covid, intelektualnya sudah ikut berbicara dan berkiprah. Nanti kita akan perkuat ini. Akan Diusahakan untuk bisa Herd Immunity sehingga mencapai 70 persen. Mari kita hitung sama-sama. Usulan-usulannya sudah kami catat," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Dalang di Balik Aksi Jokowi End Game, Hanya 7 Orang Iseng dan Sudah Minta Maaf

Dalam pertemuan tersebut, sebelumnya Said mengatakan bahwa presiden juga telah terbukti berusaha keras mengatasi pandemi covid-19.

Ia juga mengungkapkan pengalaman warga NU khususnya terkait dilengserkannya Gus Dur di masa lalu.

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas," kata Said.

Said menegaskan warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas.

Baca juga: SOSOK Ahmad Sofian, Karyawan Restoran Cepat Saji yang Diduga jadi Provokator Aksi Jokowi End Game

“Pelengseran Gus Dur itu jadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU yang tidak mungkin warga NU akan melakukan itu. Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," kata Said.

Menurutnya, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi dan menteri-menterinya.

"Sekarang ini sudah mulai ada Gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan menteri-menterinya, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita sistem presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," kata Said.

Said juga menyinggung terkait kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang sempat menerpa salah satu mantan menteri Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal tersebut harus diakui berdampak terhadap memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Betapa berat beban pemerintah, saya ngerti, saya tahu, tapi betapa sakitnya rakyat juga Ketika Bansos di korupsi. Ketika seorang Menteri tega-teganya korupsi Bansos wabah ini, masyaallah ini merupakan tamparan yang sangat menyakitkan sekali. Yang sebenarnya pemerintah harus peduli bagaimana meringankan beban masyarakat yang sedang terpapar Covid, malah bansos di korupsi," kata Said.

Hadir dalam dialog virtual tersebut di antaranya Mahfud MD didampingi seluruh pejabat eselon yakni para deputi, staf ahli dan staf khusus.

Sementara Said didampingi Sekjen Helmy Faishal, Wakil Sekjen, dan Ketua PBNU Robikin Emhas.