Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, PEKALONGAN - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik.

Ia mengatakan berdasarkan laporan dari para pemimpin daerah di Indonesia, penyaluran bantuan tersebut berjalan dengan baik.

Hal itu diungkapkan Risma saat meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (27/7/2021).

"Alhamdulillah sudah berjalan bagus ya PT Pos Indonesia (sebagai penyalur dana) juga bisa berjalan bagus, saya juga pantau dari daerah lain di Indonesia laporan cukup bagus," kata Risma

Bahkan kata mantan Walikota Surabaya itu, untuk penyaluran BST di luar pulau Jawa sudah hampir merata.

Baca juga: Aktivis Lingkungan Danau Toba Dibawa Polisi ke RSD Pasar Rumput Karena Reaktif Corona

Jika dipersentasekan, jumlah masyarakat yang telah menerima BST di luar pulau Jawa mencapai lebih dari 80 persen.

"Rata-rata kalau di berbagai daerah justru di luar (pulau) Jawa lebih cepat, mungkin kalau luar Jawa sudah di atas 80 persen," katanya.

Kondisi jumlah penduduk kata dia menjadi salah satu keadaan yang membuat penyaluran BST tersebut bisa lebih cepat.

Sebab, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Pulau Jawa maka kata Risma untuk memberikan BST diperlukan lebih banyak waktu.

Baca juga: Mensos Risma Minta Pemda Kawal Pemenuhan Hak-hak Penerima Bansos

"Mungkin dia jangkauannya atau kelompoknya itu gak seperti ini gitu, kalau daerah kota itu kan memang kayanya jadi satu tapi, dia (pembagiannya sampai) ke gang ini ke gang ini jadi lebih ribet," ucapnya.

Kendati begitu, Risma tidak memerinci terkait persentase realisasi penyaluran BST di Pulau Jawa.

Dirinya mengatakan, program penyaluran tersebut hingga saat ini masih berproses.

Sebelumnya, Risma menekankan akurasi dan kecepatan penyaluran bantuan, serta memastikan hak-hak penerima bantuan sosial (bansos) terpenuhi.

Untuk keperluan tersebut, Mensos mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) dapat mengawal penyalurannya secara sungguh-sungguh.

Baca juga: Di Pekalongan Mensos Risma Tinjau Langsung Rumah Warga Penerima Bansos

Pernyataan itu diungkapkan Menteri Risma, saat meninjau langsung penyaluran bantuan ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantua sosial tunai (BST) di Dukuh Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan Utara.

"Saya meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran," kata Risma.

Dalam tinjauannya ini, Menteri Risma melakukan pengecekan kesesuaian bantuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak KPM.

Mantan Walikota Surabaya itu juga memastikan harga komoditas pangan yang dibeli para penerima manfaat di E-Warong harus dengan harga wajar.

Sebab, dalam temuannya terdapat beberapa supplier E-Warong yang menjual harga bahan sembako yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka, kan kasian kalau orang miskin dapat harga leboh mahal," ucap Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan A Afzan Arslan Djunaid.

Dalam peninjauannya ini, Mensos Risma tampak terlihat kecewa karena mendapati beberapa barang sembako yang dijual dengan harga mahal.

Tak hanya itu, mekanisme yang diterapkan oleh supplier dalam menjual bahan sembako dengan sistem paket kepada penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Sembako).

Padahal kata Risma, tidak setiap penerima manfaat dapat membutuhkan bahan sembako yang sudah dipaketkan tersebut.

"Contoh saja, kalau dipaketkan itu ada telur, sedangkan penerima manfaat tidak bisa makan telur karena alergi, dia (penerima manfaat) kan seharusnya bisa mengganti dengan yang lain," tutur Risma.

"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain," sambungnya.

Tak hanya itu, Menteri Risma juga mengajak jajaran Forkompimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi.