Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Korupsi Bansos Covid di Kemensos

Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Juliari Dicabut, Bayar Denda Rp500 Juta dan Uang Pengganti Rp14,5 M

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hak politik bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dicabut.

Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Juliari Dicabut, Bayar Denda Rp500 Juta dan Uang Pengganti Rp14,5 M
Tribunnews/Irwan Rismawan
Terdakwa korupsi bansos, Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2021). Agenda sidang mantan Menteri Sosial tersebut adalah mendengarkan keterangan saksi yang salah satunya yaitu terdakwa korupsi bansos pula, Harry Van Sidabukke. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hak politik bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dicabut.

Jaksa menyatakan Juliari telah menyalahgunakan jabatannya selaku Menteri Sosial untuk korupsi.

Penuntut umum juga menuntut Juliari dihukum 11 tahun penjara.

Selain itu, Juliari juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar subsider 2 tahun penjara.

"Berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata Jaksa Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Juliari Peter Batubara merupakan Menteri Sosial yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

Atas hal tersebut, jaksa menilai masyarakat berharap Juliari Batubara menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Mensos.

Namun, hal itu dinilai tidak dilakukan Juliari Batubara.

Malah, ia menggunakan jabatannya untuk menerima suap terkait bansos sembako penanganan COVID-19.

Baca juga: Dituntut 11 Tahun di Kasus Korupsi Bansos Corona, Juliari Ajukan Nota Pembelaan

"Perbuatan terdakwa ini bukan hanya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tipikor malah justru mencederai amanah yang diembannya tersebut," ucap jaksa.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas