Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyayangkan sikap pemerintah Indonesia (RI) khususnya Kementerian lingkungan hidup (KLH) yang pasif dan terkesan tidak berani untuk mengatasi krisis iklim di dalam negeri.

Pasalnya, komitmen iklim Indonesia atau nationally determined contribution (NDC) tidak berubah.

Pada 21 Juli yang lalu, Indonesia memang telah melakukan pembaruan atau updated NDC dan menyampaikan Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 kepada UNFCCC mengenai target pengurangan emisi Indonesia sesuai dengan Perjanjian Paris.

Namun menurut eks Wamenlu itu pada dasarnya NDC yang baru ini tidak menetapkan target baru.

“Target Indonesia masih di 29% emissions cut di tahun 2050 dan 41% dengan bantuan internasional. Tidak sesuai dengan rekomendasi IPCC dan ilmiah yaitu 50% emissions cut di tahun 2050,” kata Dino di webinar FPCI terkait iklim, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya: G20 Menjadi Katalis Global Pencapaian SDGs dan Pemulihan Lingkungan

Dino juga menanggapi dokumen Long Term Strategy on Climate Resilience yang menyebutkan net zero emissions di tahun 2060.

Dokumen itu menurutnya belum mengadopsi secara resmi target tahun 2060.

“Perlu digarisbawahi bahwa ini masih ‘exploring opportunity,’ belum mengadopsi secara resmi target tahun 2060,” kata Dino.

“Angka 2060 masih sekedar aspirasi belaka. Jika target 2060 ini diresmikan pun, masih terlambat 10 tahun dari rekomendasi IPCC,” lanjutnya.

Ia melihat sifat KLH cendrung konservatif dan masih berpikir bahwa mereka hidup di tahun 2012.

Padahal masalah perubahan iklim ini adalah masalah yang serius, dimana Indonesia masuk dalam 10 penyumbang emisi karbon terbesar di dunia.

“Sifatnya seperti pasif agresif, gak mau gerak, harus di dorong-dorong. Saya melihat sikap ini kental sekali mohon maaf, di KLH terutama,” ujarnya.

Baca juga: G-20 Setujui Pernyataan seputar Lingkungan dan Kesulitan terhadap Perubahan Iklim

Ketua FPCI itu mengapresiasi mulai adanya perhatian dari pemerintah soal krisis iklim.

Namun, Dino mengatakan penting pula bagi pemerintah membuat analisa peluang dan resiko yang berkaitan dengan bencana iklim, dan itu yang ia lihat kurang dilakukan pemerintah.

Karena pemerintah melihat hal-hal yang bagusnya saja di 2045, tapi kurang memperhatikan resiko bencana iklim dimana suhu bumi naik sebanyak 4 derajat celcius.

“Indonesia itu seperti harus (ada) musibah dulu, baru berubah pikiran. Kaya kemaren covid dianggap enteng, begitu datang baru ada perubahan mindset,” ujarnya