Secara total, untuk tahun 2021 jumlah hotspot pada wilayah rawan karhutla berjumlah total 401 titik panas dan seluruh wilayah Indonesia terdapat 684 titik panas (data dari satelit Terra/Aqua NASA tahun 2021 s.d. tanggal 29 Juli 2021 Pukul 07.00WIB).

Apabila dibandingkan dengan total jumlah hotspot tahun 2020 dengan periode yang sama, jumlah titik panas adalah sebanyak 1.008 (berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%) Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 324 titik atau 32,14%.

Laksmi kemudian menyampaikan upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak telah dilaksanakan bersama-sama dengan kolaborasi berbagai pihak yang tergabung dalam patroli terbadu. Hasil rekapitulasi kegiatan pemadaman darat menunjukkan bahwa sebanyak total 1.320 kegiatan telah dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat dan Riau menjadi wilayah terbanyak dilakukan pemadaman dengan total masing-masing 361 dan 282 kegiatan.

Pada kesempatan ini juga, Kepala BPPT, Hammam Riza juga melaporkan upaya TMC yang telah dilakukan di beberapa wilayah rawan karhutla. Penambahan volume hujan pada TMC periode Maret-April 2021 cenderung lebih baik dibandingkan periode Juni-Juli 2021.

Hal ini sesuai dengan ketersediaan sumber awan potensial masing-masing periode. Secara Historis, curah hujan di Pulau Sumatera pada bulan Juni mulai menurun, sedangkan di Pulau Kalimantan penurunan terjadi mulai bulan Juli, yang diikuti dengan peningkatan potensi kemunculan titik api.

Untuk memaksimalkan potensi hujan sekaligus meminimalkan potensi kebakaran dengan menjaga tingkat kebasahan lahan, pelaksanaan upaya pembasahan sangat disarankan dilakukan secara kontinyu seperti upaya yang dilakukan Tahun 2020.

Kepala BNPB, Letnan Jenderal Ganip Warsito menegaskan bahwa selain fokus dalam upaya pengendalian COVID-19, pihaknya akan terus memberikan dukungan pendampingan dalam bentuk bantuan dana siap pakai serta sarana dan prasarana operasi pemadaman darat dan udara. Kemudian, pihaknya juga berkomitmen dalam hal pengerahan sumber daya nasional pada saat keadaan darurat bencana.

BNPB juga membangun keterpaduan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dan mendukung KLHK dalam harmonisasi peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Setelah mendengarkan beberapa paparan, Menteri Siti kembali mengingatkan bahwa pada tahun 2015, masa paling sulit dan cukup berat yang dihadapi adalah pada awal-awal bulan September. Kemudian tahun 2019, hal yang sama juga terjadi pada minggu pertama dan kedua bulan September.

“Dari rapat kali ini kita bersama-sama telah mengetahui polanya, pada bulan Agustus kita harus mewaspadai beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat dan sekitar Kalimantan Selatan,” ungkap Menteri Siti.

Provinsi Kalimantan Tengah pun juga diharapkan Menteri Siti untuk menaikkan level siaga daruratnya. Terkait hal ini, KLHK juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

“Kita punya keyakinan dalam upaya pengendalian karhutla karena didukung oleh data empirik dan pemahaman baik kita secara teoritik, kita percaya bahwa dari emisi GRK yang dihasilkan, karhutla memiliki pengaruh sebesar 50-60 persen dari emisi yang dihasilkan dari sektor kehutanan, artinya apabila kita membereskan karhutla, maka kita juga berhasil mengendalikan emisi GRK dari sektor kehutanan,” terang Menteri Siti.