TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sektor pertanian merupakan sektor dengan peluang berkembang tertinggi di masa pandemi.

Perkembangan pertanian tanah ini pun diakui oleh banyak negara.

Salah satu bentuk pengakuannya adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota dewan FAO atau badan pangan dunia untuk 2021-2024.

Sayangnya, meski tengah berkembang pesat, kenyataannya petani masih dihadapkan dengan sejumlah masalah.

Seperti daya beli yang melemah, berkurangnya lahan garapan, hingga infrastruktur yang belum memadai di sejumlah wilayah.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI RI Edhie Baskoro Yudhoyono dikenal sebagai sosok yang pro petani negeri, di berbagai kesempatan, ia dengan tegas menolak dilakukannya impor beras.

Baca juga: Petani Disarankan Rasional dalam Penggunaan Pupuk

Diakui Ibas, nama sapaannya, regulasi impor beras tidak memberikan keuntungan bagi petani.

Sebaliknya, malah merugikan sebab petani harus bersaing dengan harga beras yang relatif lebih murah.

Terang saja lebih murah, produksi beras para importir menggunakan banyak alat canggih yang memangkas jam dan biaya pertanian.

Berlandaskan alasan ini, sebagai langkah terus mendukung makmurnya petani negeri, pada Sosialisasi 4 Pilar MPR RI pada Jumat (30/7/2021) serentak di Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan, Ibas kembali menyalurkan bantuan alat tani.

Bantuan ini merupakan hasil kawalannya dari Program Combine Harvester Komisi IV DPR RI.

Melalui sambutannya, Ibas mengungkapkan rasa prihatinnya akan kondisi masyarakat dan perekonomian saat ini.

Dirinya juga berharap agar program kawalannya bisa memberikan semangat baru.

“Semoga bantuan program kawalan alat panen combine ini bisa menjadi semangat modernisasi untuk pertanian kita. Mugi-mugi, ke depannya, hasil panen dapat semakin baik dan kita dapat melakukan proses pemanenan dengan baik, cepat, dan efisien. Tentu hasil akhirnya lebih untung dengan adanya nilai tukar petani yang berkeadilan," kata Ibas.