Tribun

Ketika Calon Hakim Tinggi Artha Theresia Dicecar soal Pelanggaran HAM Berat

Artha Theresia Silalahi dicecar pertanyaan terkait pelanggaran HAM Berat dalam sidang Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung 2021.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Ketika Calon Hakim Tinggi Artha Theresia Dicecar soal Pelanggaran HAM Berat
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Seleksi calon Hakim Agung 2021 yang digelar Komisi Yudisial secara virtual, Selasa (3/8/2021). 

Sementara di sisi lain, kata dia, ada pasal 1 dari KUHP terkait asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ia pun menanyakan pandangan Artha mengenai masalah tersebut.

"Baik terima kasih atas pertanyaannya Prof. Jadi kita memang diikat oleh asas legalitas berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak ada perbuatan yang bisa dipidana kecuali atas kekuatan, ketentuan Undang-Undang sebelumnya. Tetapi dalam hal, pelanggaran HAM," kata dia yang langsung diingatkan oleh Hikmahanto.

"Berat," kata Hikmahanto.

"Pelanggaran HAM Berat, betul. Ini dikecualikan berdasarkan asas retroaktif," kata Artha.

Hikmahanto pun menanyakan apa alasan hal tersebut dikecualikan.

Menurut Artha, asas retroaktif merupakan kebalikan dari asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Asas retroaktif tersebut, lanjut Artha, menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan sebelum ada ketentuan yang mengaturnya itu bisa dipidana.

Walaupun hal tersebut merupakan pengecualian dari pasal 1 ayat 1 asas legalitas, dan Indonesja menganut asas legalitas, kata Artha, tetapi ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang kalau ia tidak salah ingat menyatakan bahwa ketentuan pengadilan HAM tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945.

"Karena sesuai dengan anat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menegakan kemanusiaan maka untuk kejahatan-kejahatan pelanggaran HAM berat itu perlu diatursecara khusus di dalam ketentuan pengadilan HAM," kata Artha.

Hikmahanto kemudian bertanya lagi.

"Kalau saya katakan bahwa pelanggaran HAM berat itu kan merupakan bagian dari kejahatan internasional, dan dalam konteks kejahatan internasional berlaku yurisdiksi universal, kira-kita siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa mengadili, termasuk kapan saja, sehingga bisa diberlakukan secara retroaktif. Anda setuju?" tanya Hikmahanto.

Artha pun meminta Hikmahanto mengulangi pertanyaannya di bagian terakhir.

"Anda setuju kalau misalnya saya katakan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional dimana berlaku yurisdiksi universal?" tanya Hikmahanto.

Artha pun menjawab setuju.

Menurutnya hal tersebut terbukti dengan praktik peradilan Hak Asasi Manusia yang kejahatannya dilakukan di masa lalu di tempat lain tetapi diadili di International Criminal Court (ICC).

Dengan demikian, kata dia, asas tersebut bisa diterima secara universal.

"Sementara kalau terorisme bukan kejahatan internasional ya? Karena Mahkamah Konstitusi tidak memberlakukannya secara retroaktif?" tanya Hikmahanto.

"Betul. Setuju Prof," kata Artha.

Hikmahanto pun menyudahi pertanyaannya untuk Artha.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas