Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ketika Calon Hakim Tinggi Artha Theresia Dicecar soal Pelanggaran HAM Berat

Artha Theresia Silalahi dicecar pertanyaan terkait pelanggaran HAM Berat dalam sidang Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung 2021.

Ketika Calon Hakim Tinggi Artha Theresia Dicecar soal Pelanggaran HAM Berat
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Seleksi calon Hakim Agung 2021 yang digelar Komisi Yudisial secara virtual, Selasa (3/8/2021). 

"Berat," ulang Hikmahanto.

"Pelanggaran HAM Berat, baik," kata Artha.

Artha kemudian mulai mengemukakan pandangannya.

Menurutnya di dalam Undang-Undang mengenai HAM dan di dalam Undang-Undang Dasar, hak untuk memperoleh kesehatan itu merupakan hak asasi.

"Tetapi apabila hak itu tidak dipenuhi, apakah termasuk kejahatan HAM dalam arti HAM Berat khususnya dalam masa pandemi ini?" kata dia.

Ia pun melanjutkan, menurutnya kejahatan HAM Berat kalau tidak salah ada empat yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perang dan kejahatan agresi.

Artha kemudian berpendapat apabila ada kegagalan dalam penangangan pandemi ini tidak bisa dimasukan ke dalam pelanggaran HAM Berat.

"Karena apa? Harus dilihat juga bahwa pandemi ini, disebut pandemi, bukan epidemi, karena ini global. Meliputi seluruh dunia. Kemudian kegahalan seperti apa di dalam menangani pandemi ini? Jadi tidak serta merta sebuah kegagalan dalam menangani sebuah pandemi yang terjadi, memang ini lokal, tapi ini pemerintah yang dikhususkan menjadi sebuah kejahatan HAM berat. Saya pikir itu terlalu berlebihan," kata Artha.

Hikmahanto kemudian menanyakan, apa yang membedakan kebijakan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat.

Di dalam pertanyannya, Hikmahanto juga mengkoreksi jawaban Artha, bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan HAM di Indonesia, hanya ada dua yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas