"Oleh sebab itu banyak masyarakat tanya ke Pak RT, Pak RW, 'Gimana nih, saya kok enggak dapat? Yang lain dapat, padahal kita sama-sama kondisinya samalah'," ujarnya.

Nurdin menyebutkan, tak ada masalah apabila warga penerima BST menolak menyisihkan haknya sebagaimana yang diinginkan oleh para pengurus lingkungan.

Ia menduga, kasus yang dialami Dodi terjadi lantaran miskomunikasi.

"Kalau 1-2 yang miskomunikasi pasti ada ya. Saya klarifikasi, memang salah informasi. Jadi, ya wajar-wajar saja mereka salah informasi, tapi tidak jadi masalah, karena ini sifatnya untuk berbagi," kata Nurdin.

"Kami mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa merasakan, yang tidak dapat bisa dapat juga walaupun tidak sebesar yang dia dapatkan," tuturnya.

Dugaan pungli bansos di Tangerang

Penyidik Polres Metro Tangerang Kota masih terus mengumpulkan informasi lapangan terkait pungutan liar (pungli) bantuan sosial (bansos) yang terjadi disejumlah daerah di Kota Tangerang.

Hal tersebut buntut dari temuan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat blusukan di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang pada Rabu pekan lalu.

Dirinya menemukan adanya pungli yang dilakukan oknum soal penyaluran bansos kepada masyarakat yang membutuhkan sejumlah Rp 50 ribu.

Hingga saat ini, informasi yang dikumpul TribunJakarta.com, ada belasan orang yang dipanggil Polres Metro Tangerang Kota untuk dimintai keterangan soal polemik di atas.

"Betul itu kemarin saya cek ke penyidiknya ada 12 orang," kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim saat dihubungi TribunJakarta.com, Rabu (4/8/2021).

Menurut dia, orang ke-12 itu dipanggil pada Selasa (3/8/2021) dan mungkin bertambah hingga hari ini.

Kendati demikian, Rachim belum bisa memastikan jumlah terbaru warga yang dipanggil penyidik.

"Itu jumlah kemarin, untuk hari ini saya belum update lagi ya," sambung dia.