TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal terpasangnya banyak baliho Ketua DPP PDIP, Puan Maharani di Solo, Jawa Tengah.

Gibran mengaku, pemasangan baliho bergambar Puan tersebut dilakukan atas instruksi dari PDIP.

"Iya. Itu ada instruksi dari partai," kata Gibran dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (6/8/2021).

Namun ketika ditanya berapa total jumlah baliho yang dipasang, Gibran enggan menjawab.

Baca juga: Baliho Puan hingga Airlangga Disorot Masyarakat, Golkar: Mengkonsolidasikan Menuju 2024

"Enggak usah disebutkan (jumlah baliho)," imbuhnya.

Gibran juga tidak mau banyak menanggapi pertanyaan awak media terkait baliho Puan tersebut,

Ia beralasan masih banyak tugas yang harus dikerjakan dan ingin mengurus masalah Covid-19 terlebih dahulu.

"Ngurus Covid sik," katanya.

Baca juga: Soal Polemik Baliho Capres, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Cibiran Masyarakat

Diketahui sebelumnya, baliho Ketua DPR RI, Puan Maharani kini banyak terlihat di beberapa kota.

Dalam baliho tersebut terlihat foto Puan dengan kalimat bertuliskan, 'Kepak Sayap Kebhinekaan.'

Baca juga: Elite Golkar Ungkap Alasan di Balik Pemasangan Spanduk dan Baliho Airlangga

Tidak Pas Waktunya

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin menilai munculnya baliho-baliho dari politikus belakangan sebagai upaya meningkatkan popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan.

Diketahui, ada tiga nama politikus yang belakangan kerap terpampang di baliho.

Mereka antara lain Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Ujang menegaskan munculnya baliho yang menampilkan ketiga politikus tersebut tak lepas dari keinginan berkontestasi di 2024 mendatang.

Baca juga: Baliho Puan Maharani Banyak Terpasang di Sejumlah Daerah: Bukan Kampanye Politik, Tapi . . .

"Itu bagian dari sosialisasi yang dilakukan untuk kepentingan meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka."

"Kita tahu mereka berkeinginan untuk maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 nanti," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/8/2021).

"Jadi mereka sudah bergerak pasang baliho dimana. Fenomena memperkenalkan diri sejak dini ke publik. Harapannya publik semakin familier dengan mereka," imbuhnya.

Meski demikian, Ujang menilai pemasangan baliho untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas tidaklah dilarang.

Hanya saja, dia beranggapan pemasangan baliho itu tidaklah tepat dari segi waktu. Sebab saat ini masyarakat masih terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Baliho Cak Imin Mulai Bermunculan, PKB: Bukan Instruksi Ketua Umum

"Pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timingnya karena masyarakat sedang susah karena Covid-19."

"Maka pemasangan baliho itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olok rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," jelasnya.

Akan lebih bijak, menurut Ujang, apabila sosialisasi baliho tersebut dihentikan terlebih dahulu.

Dana pemasangan baliho, lanjutnya, juga dinilai lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat.

"Seharusnya sosialisasi baliho tersebut di rem dulu, di stop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang nggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho."

"Artinya dana-dana seperti pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19."

"Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," kata Ujang.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Vincentius Jyestha Candraditya)