Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Calon Hakim Agung

Calon Hakim Agung Brigjen TNI Tiarsen Ditanya Sejarah Hingga Aspek-aspek Hukum Humaniter

Padahal, kata dia, yang sebenarnya diatur dalam hukum humaniter adalah bagaimana agar perang dilakukan secara humanis.

Calon Hakim Agung Brigjen TNI Tiarsen Ditanya Sejarah Hingga Aspek-aspek Hukum Humaniter
istimewa
Calon Hakim Agung Pidana Militer yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumad, Brigjen TNI Tiarsen Buaton, (kanan) dan Anggota Komisi Yudisial Amzulian Rifai (kiri) dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 Hari Ke-4 yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial pada Jumat (6/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Hakim Agung Pidana Militer yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumad, Brigjen TNI Tiarsen Buaton, ditanya terkait sejarah hingga aspek-aspek dalam hukum humaniter.

Hal tersebut ditanyakan oleh Anggota Komisi Yudisial Amzulian Rifai karena melihat latar belakang Tiarsen.

Tiarsen menjelaskan hukum humaniter itu sebenarnya dulu merupakan hukum perang. 

Kemudian, kata dia, karena ada kata-kata perangnya maka hukum perang cenderung dianggap hanya terkait tindakan-tindakan kekerasan.

Padahal, kata dia, yang sebenarnya diatur dalam hukum humaniter adalah bagaimana agar perang dilakukan secara humanis.

Sehingga, lanjut dia, di tahun 70-an hukum perang berubah menjadi hukum humaniter atau humanitarian law untuk sedikit memperhalus.

Baca juga: Calon Hakim Agung Kamar Perdata Ini Beberkan 2 Hal yang Perlu Dibenahi MA

Karena, kata dia, hukum tersebut mengatur perlindungan terhadap korban hingga penduduk sipil ketika perang.

Hal itu disampaikannya dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 Hari Ke-4 yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial pada Jumat (6/8/2021).

"Bukan pertempurannnya yang diutamakan di sana, tetapi bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban-korban perang, penduduk sipil, tawanan perang, itu yang diatur dalam hukum humaniter," kata Tiarsen.

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Ikuti kami di
Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas