"Pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timingnya karena masyarakat sedang susah karena Covid-19."

"Maka pemasangan baliho itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olok rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," jelasnya.

Akan lebih bijak, menurut Ujang, apabila sosialisasi baliho tersebut dihentikan terlebih dahulu.

Dana pemasangan baliho, lanjutnya, juga dinilai lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat.

"Seharusnya sosialisasi baliho tersebut di rem dulu, di stop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang nggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho."

"Artinya dana-dana seperti pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19."

"Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," kata Ujang.

Kesempatan dalam kesempitan

Pengamat Polisik yang juga  Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie menilai munculnya wajah-wajah para elite politik lewat baliho-baliho di sejumlah wilayah menunjukkan bagaimana cara mereka mencari kesempatan dalam kesempitan.

Diketahui ada sejumlah nama elite politik yang disebut-sebut Capres 2024 yang nampang di baliho-baliho.

Mereka diantaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartato, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Memang saya pikir ini kesempatan untuk mendompleng nama mereka. Ini bagian mencari popularitas sesaat bahkan mengejar dukungan publik yang sebut Imaging political atau pencitraan politik belaka," kata Jerry saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).

Dia meyakini apa yang terpasang di baliho-baliho itu kemungkinan gambaran pada 2024 nanti, meskipun dia tak menyebut secara spesifik soal Pilpres.

"Bagi saya ini bagian 2024 dari politisi kita. Beda ucapan tulus dan bulus. Jadi buat saya publik juga jangan dikibuli dengan trik seperti ini," ujarnya.