TRIBUNNEWS.COM - Anggota Tim Advokasi LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah mengatakan sebanyak 79 tenaga kesehatan telah melaporkan diri karena belum mendapatkan dana insentif dalam kurun waktu 30 Juni hingga 31 Juli 2021.

Yang lebih mengkhawatirkan, dari laporan tersebut, setidaknya ada 50 nakes yang telah terkonfirmasi positif terpapar Covid-19.

Selain menerima aduan 79 nakes tersebut, Firdaus juga menerima aduan sebanyak 31 nakes telah menerima insentif, akan tetapi bermasalah.

Diberitakan Tribunnews.com, Sabtu (7/8/2021) sebelumnya, Firdaus memaparkan data terbaru soal dana insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

Baca juga: Garda Depan Covid-19, Nakes Harus Dapat Asupan Gizi Cukup

Baca juga: Amnesty Indonesia Desak Pemerintah Bayarkan Insentif Hingga Jamin Hak Nakes 

Firdaus mengatakan pihaknya telah menerima  setidaknya 136 laporan terkait insentif nakes yang belum dibayarkan dalam kurun waktu 30 Juni hingga 31 Juli 2021. 

"Saya memaparkan data terbaru mengenai insentif nakes, ini saya ambil datanya 30 Juni-31 Juli 2021. Dalam rentang waktu itu kami menerima sedikitnya 136 laporan tentang dana insentif nakes tidak kunjung dibayarkan," ujar Firdaus, Jumat (6/8/2021).

Laporan tersebut berasal dari nakes di fasilitas kesehatan milik pemerintah, puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD) ataupun rumah sakit swasta.

Dari 136 nakes tersebut, 26 lainnya melapor akhirnya telah menerima intensif.

Akan tetapi sisanya belum mendapatkan intensif.

Padahal, seharusnya mereka telah menerima intensif tersebut sesuai amanat Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/2539/2020.

Baca juga: WHO Instruksikan Tunda Vaksin Booster, Jubir Kemenkes : Untuk Nakes Ini Kondisi Darurat

Dikhawatirkan, kata Firdaus, terjadi pemotongan insentif oleh pihak manajemen fasilitas pelayanan kesehatan.

"Misalnya, nakes di Puskesmas di mana insentif yang sudah diterima di rekening masing-masing harus ditarik oleh Puskesmas lalu dibagi rata dengan seluruh pegawai," ujar Firdaus.

Meski, Firdaus tak bisa menapik, semua faskes bisa saja mengalami penundaan atau keterlambatan pembayaran insentif ini.

Ketua PPNI Turut Tanggapi Soal Intensif Nakes

Dikutip dari Tribunnews, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah mengatakan terkait insentif nakes, hingga saat ini masih banyak yang belum terbayarkan.

Bahkan juga ada yang belum dianggarkan.

Baca juga: 150 Vial Vaksin Moderna Tiba di Probolinggo, 1.928 Nakes Dijadwalkan Menerima Vaksin Dosis Ketiga

Padahal isu kesehatan menjadi janji manis banyak kepala daerah saat kontestasi politik beberapa waktu lalu.

Namun faktanya, kepala daerah banyak yang tidak peduli kepada nakes.

"Pada saat pilkada, pileg hingga pilpres, isu kesehatan menjadi cantik dan manis untuk ditawarkan. Tapi kondisi hari ini faktanya kepala daerah banyak yang tidak peduli kepada nakes," ujar Harif, dalam konferensi pers, Jumat (6/8/2021).

Menurut Harif, komitmen dan kepedulian kepala daerah memiliki kontribusi besar terkait kesejahteraan nakes selama pandemi Covid-19.

Meski begitu, Harif tidak menjelaskan secara detail daerah-daerah yang belum mendapatkan insentif tersebut.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Vincentius Jyestha Candraditya)