Baliho Tokoh Parpol Ramai Terpasang di Masa Pandemi, Pakar Nilai Para Kader Tak Berani Melarang
Baliho Puan Maharani dan Airlangga Hartanto ramai terpasang, pakai menilai para kader tak berani melarang.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Pravitri Retno W
Politisi PDIP, Kapitra Ampera, ikut buka suara menanggapi tren baliho dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang tersebar di berbagai daerah sejak Juli 2021 lalu.
Tren baliho tersebut akhirnya menjadi polemik karena tersebar bersamaan dengan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.
Namun, Kapitra menilai, persoalan tentang baliho tersebut justru dibesar-dibesarkan oleh beberapa pihak.
"Kita terlalu dangkal, ini kan inisiatif kader untuk berbuat sesuatu terhadap kader lain yang punya potensi untuk membangun Republik ini."
"Orang luar melihat sesuatu itu menjadi absolut dan sekarang trennya membesar-besarkan sesuatu yang kadang-kadang tidak ada," kata Kapitra, dikutip dari tayangan YouTube tvOne, Rabu (11/8/2021).
Baca juga: Marak Baliho Politikus, Persaingan Menuju Pilpres 2024?
Menurut Kapitra, persoalan baliho menjadi polemik sengaja digiring oleh beberapa pihak yang selalu berprasangka buruk.
Padahal, ia menilai, tidak ada salahnya untuk tetap berpolitik di masa pandemi Covid-19.
"Kita ini selalu berprasangka buruk sama orang, sehingga apapun yang dibuat menjadi blunder."
"Apakah dengan pandemi semua hak politik manusia dirampas? Pandemi itu sudah diatasi oleh eksekutif."
"Dan legislatif bekerja mengawasi eksekutif bagaimana pandemi ini diatasi, tapi ada hak-hak personal yang melekat yang juga tidak boleh dirampas," katanya.
Baca juga: Gibran Pasang Baliho Puan karena Instruksi Partai: Strategi untuk Hentikan Langkah Ganjar di 2024?
Di sisi lain, dari tren baliho ini, Kapitra juga menyinggung adanya peran UMKM digital printing yang dihidupkan kembali di masa pandemi.
Oleh karena itu, ia menilai tren baliho yang dibuat justru membuat manfaat bagi masyarakat.
"Kalau baliho dibuat, itu ada lapangan kerja baru dalam masa PPKM, karena UMKM hidup jadinya, sehingga semua punya manfaat," ungkap Kapitra.
"Tapi karena kita melihat dalam aspek kedangkalan berpolitik, semua itu dianggap suatu permasalahan yang dipertentangkan," tambahnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.