Charta Politika: Masih Banyak Publik Tak Percaya Data yang Disampaikan Pemerintah Terkait Covid-19
Charta Politika Indonesia, mengeluarkan hasil survei yang dilakukan terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data yang disampaikan Pemer
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Nasional Charta Politika Indonesia, mengeluarkan hasil survei yang dilakukan terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data yang disampaikan Pemerintah dalam hal ini satgas Covid-19 perihal update kasus Covid-19.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, berdasarkan temuan pihaknya melalui survei itu menunjukkan kalau kepercayaan masyarakat masih tergolong rendah.
Hal itu dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak percaya dengan segala informasi yang disampaikan pemerintah soal Covid-19.
"Iya jadi baik itu, terkait informasi penambahan kasus aktif, kasus positif Covid-19 hingga kesembuhan dan angka kematian karena Covid-19 ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya," kata Yunarto saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Kamis (12/8/2021).
Yunarto menjabarkan terkait dengan persentase temuan pihaknya atas hal itu, di mana sebanyak 53,1 persen masyarakat sudah percaya dan 43,3 persen yang tidak percaya dengan informasi dari pemerintah tersebut dengan 3,7 persen tidak menjawab.
Terkait angka persentase masyarakat yang percaya tersebut kata Yunarto sebanyak 4,5 persen masyarakat sangat percaya dan 48,6 persen yang cukup percaya.
Baca juga: Survei: Efek Samping Dosis Booster Vaksin Pfizer Mirip Dosis Kedua
"Sedangkan yang kurang percaya 37,1 persen dan tidak percaya sama sekali 6,2 persen," tuturnya.
Kendati angka masyarakat yang percaya dengan informasi pemerintah masih lebih tinggi dibanding yang tidak percaya, namun kata dia angka tersebut masih belum dapat menjamin masyarakat bisa percaya.
"Kalau berdasarkan hasil dari kami, jika angkanya kurang dari 60 persen maka itu belum memastikan masyarakat percaya, jadi ini masih ada gap (kendala) yang harus dijelaskan kepada pemerintah," tuturnya.
Sejalan dengan temuan tersebut berdampak pada penilaian masyarakat terhadap penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 ini.
Di mana kata dia, penilaian tersebut juga relatif masih tergolong rendah. Rinciannya sebanyak 51,4 persen responden yang menyatakan kalau penanganan pemerintah sudah baik.
Sementara kata dia masih ada 45,6 persen masyarakat yang menilai penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah kurang baik.
"Berkaitan dengan penanganan pandemi, penilaian publik relatif tergolong rendah, berada di bawah 60 persen," imbuhnya.
Sebagai informasi, survei Charta Politika Indonesia ini dilakukan pada 12 hingga 20 Juli 2021 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 1200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.
Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pada survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode sebelumnya yakni tanggal 20-27 Februari 2020, serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021.
Itu dipaparkan guna melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.