Menurut Ujang, dana pemasangan baliho lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat. 

Mengingat, kata Ujang, rakyat tak butuh baliho tapi butuh makan.

Jadi baginya, lebih baik mempriorotaskan rakyat daripada sibuk dengan pemasangan baliho.

Baca juga: Puan Maharani Dinilai Tepat Jadi Ketum PDIP setelah Megawati, Namun Belum Pasti untuk Pilpres 2024

"Seharusnya sosialisasi baliho tersebut di rem dulu, di stop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang nggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho."

"Artinya dana-dana seperti pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19."

"Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," kata Ujang dikutip Tribunnews.com, Kamis (12/8/2021).

Diketahui, ada tiga nama politikus yang belakangan kerap terpampang di baliho.

Mereka di antaranya yakni Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. 

Ujang menilai, munculnya baliho yang menampilkan ketiga politikus tersebut tak lepas dari keinginan mereka dalam berkontestasi di pemilu 2024 mendatang. 

"Itu bagian dari sosialisasi yang dilakukan untuk kepentingan meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka. Kita tahu mereka berkeinginan untuk maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 nanti," ujar Ujang.

Menurut Ujang, pemasangan baliho untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas tidaklah dilarang.

Hanya saja, pemasangan baliho itu tidak pada momen dan waktu yang tepat.

Sehingga, sangat bisa jadi jika pemasangan baliho itu hanya akan mendapat nyinyiran publik.

"Pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timingnya karena masyarakat sedang susah karena Covid-19. Maka pemasangan baliho itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olok rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," jelasnya. 

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Vincentius Jyestha Candraditya)