Sedangkan di satu sisi, kementerian ini harus tetap melanjutkan operasionalnya secara proporsional sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan di masing-masing kedeputian.

Lebih lanjut, Bukhori lantas mengusulkan agar diadakan rapat gabungan yang melibatkan Kementerian Keuangan bersama seluruh mitra Komisi VIII DPR RI untuk membahas kebijakan anggaran demi menyelesaikan masalah sosial ini.

“Dalam rapat gabungan nanti, PKS akan kembali mendorong penambahan anggaran bagi Kementerian PPPA demi membantu penyelesaian masalah prioritas soal penanganan anak yatim dan piatu imbas pandemi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, legislator dapil Jateng 1 ini menagih tindak lanjut atas usulannya pada rapat kerja sebelumnya di mana dirinya meminta KPPPA untuk menyusun desain program pemberdayaan perempuan berbasis keluarga.

“Core issue dari kementerian ini adalah keluarga. Artinya, jika masalah keluarga sudah selesai, maka urusan anak dan perempuan bisa tertangani maksimal. Sebab itu, saya usulkan agar program pemberdayaan perempuan berbasis keluarga bisa segera direalisasikan, salah satunya melalui ‘refocusing’ anggaran untuk dialokasikan di sektor pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan serta perlindungan anak,” ucapnya.

“Program ini akan membantu meningkatkan daya tahan ekonomi internal keluarga sekaligus membantu pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Kendati demikian, sambungnya, sangat disayangkan kami tidak melihat prioritas ini dalam laporan kinerja yang disampaikan.

"Karena itu, mohon kami bisa dijelaskan dimana letak prioritas hal ini supaya menjadi perhatian kementerian," pungkasnya.