Tribun

KPK Hubungkan Penahanan Tersangka Korupsi dengan Persoalan HAM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkutpautkan penahanan tersangka korupsi dengan persoalan hak asasi manusia (HAM).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
KPK Hubungkan Penahanan Tersangka Korupsi dengan Persoalan HAM
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat rilis penahanan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino, Jumat (26/3/2021). Lino akhirnya ditahan setelah lima tahun proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC). TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkutpautkan penahanan tersangka korupsi dengan persoalan hak asasi manusia (HAM).

Sebagaimana diketahui, zaman KPK di bawah komando Firli Bahuri dkk, lembaga antirasuah akan mengumumkan status tersangka dibarengi dengan upaya penahanan. Keadaan ini berbeda dari KPK era sebelumnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui, masih banyak tersangka kasus korupsi yang belum ditahan.

"Banyak tersangka belum ditahan, memang ada kebijakan pimpinan terkait dengan pengumuman tersangka, dan kini kita lakukan pengumuman tersangka itu berbarengan dengan penahanan," kata Alex dalam keterangannya, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Pimpinan KPK: OTT Tergantung Kecerobohan Koruptor Pakai Handphone 

"Kita enggak mau seperti yang sebelumnya, sudah kita umumkan, tapi kemudian lama sekali baru kita tahan. karena apa, ini masalah HAM seseorang," sambungnya.

Alex menerangkan, banyaknya tersangka yang belum ditahan, karena KPK tidak ingin terbentur dengan masa penahanan ketika kasusnya belum rampung. 

Oleh karena itu, komisi antikorupsi menerapkan pola untuk merampungkan terlebih dahulu kasusnya, baru kemudian dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

"Kalau kita langsung lakukan penahanan ini kan terkait argo penahanan. Karena ada pembatasan waktu, penahanan hingga dilimpahkan ke pengadilan maksimal 120 hari. Begitu kita tahan, dan dalam waktu 120 hari harus kita limpahkan," terang dia.

"Nah kendalanya di mana, penyidik banyak sekali perkara yang ditangani, kemudian juga dengan JPU, masih banyak perkara yang saat ini masih berjalan. Jangan sampai hitungannya itu proses penyidikan masih lama karena penyidik memegang perkara lain, sementara tersangka sudah kita tahan, sehingga waktu 120 hari itu enggak ngejar. otomatis nanti keluar demi hukum," tambah Alex.

Alex menyimpulkan bahwa saat ini tersangka akan dilakukan penahanan setelah proses penyidikannya hampir rampung. 

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas