TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan banyaknya laporan penyelewengan bantuan sosial yang masuk ke Kementerian Sosial.

Menurut Risma, laporan yang masuk kepada dirinya bahkan mencapai satu meter dan hingga ratusan.

"Aduh banyak sekali. Itu tadi tingginya sampai 1 meter itu. Dulu ndak sebesar itu. Sekarang banyak sekali. Bahkan ada lah seratus lebih lah seratus. Jadi ada yang sudah melampirkan data-datanya," ujar Risma di Kantor Kemensos, Jln Salemba Raya, Selasa (24/8/2021).

Menurut Risma, para pelapor penyelewengan bansos dari daerah melampirkan data secara lengkap.

Baca juga: Kabareskrim: Polisi Tangani 131 Kasus Penyelewengan Bansos, 57 Kasus Dihentikan

Risma Tidak Tinggal Diam, Segera Turunkan Tim ke Lapangan

Risma mengaku tidak bisa mendiamkan laporan tersebut. Sehingga semua laporan selalu ditindaklanjuti.

"Jadi ada yang satu ini tebalnya. Dia sudah melampirkan data-data print out dari pengeluaran, apa itu namanya, rekening koran. Jadi ada segini nih laporannya. Kan enggak bisa kemudian saya mendiamkan itu," tutur Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya ini juga mengirimkan tim untuk melakukan survei langsung ke daerah jika terdapat laporan.

"Kalau seperti itu saya tugaskan untuk staf saya melakukan survei. Kenapa begitu, kemudian turun ke kelurahan. Kalo kemudian nyangkut misalkan ada pungutan atau apa, atau dia tidak menerima lengkap," jelas Risma.

Bahkan, Kemensos juga menggandeng Kepolisian serta Kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan.

Baca juga: Prank Petugas hingga Panjat Tugu Hargo Dumilah, 2 Pendaki Ini Viral dan Kena Blacklist

Dinsos Kota Tangerang Ungkap 2 Modus Pungli Bansos

Dinas Sosial Kota Tangerang mengungkap beberapa jenis modus penyelewengan dana bantuan sosial di wilayahnya.

Kasie Data Dinas Sosial Kota Tangerang Arif Rahman menjelaskan modus pertama yaitu kartu kesejahteraan sosial (KKS), bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) dan ATM yang digunakan untuk mencairkan dana bansos.

Dana bansos yang dicairkan yakni berupa program keluarga harapan (PKH) milik keluarga penerima manfaat (KPM) yang dipegang oleh pekerja sosial masyarakat (PSM).