TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan pimpinan Parpol koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Sekretaris Jenderal NasDem yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa terdapat 5 topik pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Diantaranya yakni pertama, perkembangan penanganan Pandemi Covid-19.

Baca juga: Praktik Transaksional Berpotensi Rusak Sistem Demokrasi di Indonesia

"Berkaitan dengan capaian-capaian-nya, tantangan-tantangannya dan benchmark yang dilakukan oleh pemerintah," kata Plate di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Kedua, kata dia, terkait dengan perekonomian nasional yang berkaitan dengan pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangan-tantangan makro ekonomi nasional.

Meskipun saat ini terjadi perbaikan dan pencapaian yang menggembirakan yakni tumbuh 7,07 persen (yoy) pada kuartal kedua, namun masih ada sejumlah tantangan agar kuartal ketiga dan keempat tetap baik.

Baca juga: Wamendag Dorong Game Online Buatan Lokal Bisa Tembus Pasar Ekspor

"Namun tetap harus memperhatikan dampak dari munculnya varian Delta, dan penularan yang besar yang mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan PPKM mikro," katanya.

Ketiga yakni membahas strategi ekonomi dan bisnis negara. Presiden menyampaikan tentang strategi tersebut yang perlu didukung secara politik oleh partai-partai politik. Diantaranya menggeser pertumbuhan ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi produksi.

"Mendorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih, secara khusus untuk komoditas-komoditas nasional kita, melalui proses proses pengolahan di dalam negeri terlebih dahulu. Khususnya di sektor pertambangan, sektor pertanian, dan ekonomu hijau," katanya.

Keempat yakni ketatanegaraan, otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pertemuan kata dia, mendiskusikan dan membangun perspektif evaluasi atas penyelenggaraan otonomi daerah dan kehidupan ketatanegaraan menghadapi pandemi Covid-19 dan post-pandemi Covid-19.

"Indonesia membutuhkan tata kelola pemerintahan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tata kelola yang efisien," katanya.

Terkahir menurunya yakni, masalah Ibu Kota Negara Baru (IKN). Pertemuan membahas tindak lanjut pembangunan ibu kota negara baru akan dilanjutkan melalui persiapan legislasi primer berupa UU IKN yang akan mulai diproses bersama DPR RI.

"Disadari bahwa pembangunan IKN akan disesuaikan penjadwalannya sebagai dampak dari pandemi Covid-19," pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodwijk Paulus, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketum PPP Suharso Manoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi, serta Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno.