Komisi IX DPR: Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes, Jangan Buat Gaduh Diberi ke Pejabat
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat, Aliyah Mustika Ilham menanyakan kebenaran dugaan sejumlah pejabat yang menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat, Aliyah Mustika Ilham menanyakan kebenaran dugaan sejumlah pejabat yang menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga alias booster.
Seperti diketahui, vaksin booster Moderna ini hanya diperuntukkan untuk kalangan tenaga kesehatan (nakes).
Ia mengaku heran jika benar ada pejabat yang buru-buru ingin mendapat vaksin boster itu.
Hal itu disampaikan Aliyah kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikan dalam rapat bersama dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (25/8/2021).
Baca juga: Politisi PKS Sebut Pemberian Vaksin Dosis Ketiga untuk Pejabat Sangat Memalukan
"Menurut temuan lapor Covid-19, diduga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Gubuner Kalimantan Timur (Kaltim) sudah menerima vaksin booster yang jenis Moderna. "
"Hal itu terungkap dari obrolan Bapak Presiden dengan sejumlah pejabat yang terdengar dalam rekaman video kunjungan ke Kaltim Selasa 24 Agustus yang lalu," ucap Aliyah, dikutip dari YouTube DPR RI, Rabu (25/8/2021).
Baca juga: Pimpinan MPR Dorong Percepatan Distribusi Vaksin ke Daerah
Jika temuan dugaan ini benar adanya, menurut Aliyah, pemerintah belum tegas dalam mengawasi distribusi vaksinasi ini.
"Kami memandang pemerintah pusat belum sepenuhnya memiliki ketegasan pengawasan distribusi vaksin hingga daerah," imbuh dia.
Untuk itu, ia meminta pegawasan distribusi vaksin lebih diperkuat serta, memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi Covid-19.
Ia pun menegaskan, pemberian vaksin dosis ketiga hanya diperuntukkan bagi nakes.
"Melihat ketersediaannya, saya masih mendukung bahwa vaksinasi booster diperuntukkan untuk nakes."
"Jangan dibuat gaduh dengan pemberian vaksin booster kepada para pejabat," ucapnya dengan tegas.
Menurutnya, di situasi pandemi Covid-19, semestinya pemerintah perlu ikut merasa prihatin bersama-sama dengan rakyat.
"Di situasi ini, kita perlu memberi sense of crisis dan empati kepada masyarakat umum dan nakes," jelas Aliyah.
Baca juga: Pfizer Minta Persetujuan Vaksin Booster, WHO Tegaskan Dosis Pertama Harus Jadi Prioritas