TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersebarnya berita bocoran dialog pejabat mendapat vaksin tambahan menuai kecaman dari berbagai kalangan. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai peristiwa itu sangat memalukan. 

Menurut Mulyanto, sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat harusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik. 

Jangan sampai bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri. 

"Para pejabat jangan memberi teladan tidak baik di tengah penderitaan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ini," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (26/8/2021). 

"Jangan mentang-mentang pejabat boleh melanggar aturan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat," lanjutnya. 

Baca juga: Menkes Ungkap Rencana Vaksin Booster Berbayar Mulai 2022

Mulyanto mengatakan, seharusnya dengan jumlah vaksin, persentase penduduk tervaksinasi dan kecepatan vaksinasi yang jauh dari target 4 juta per hari dan memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. 

"Sedang Untuk dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes (tenaga kesehatan)  yang sangat rentan terpapar mengingat dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin sinovac dengan tingkat kemanjuran pas-pasan sehingga perlu booster (vaksin ketiga)," ucapnya. 

Mulyanto menambahkan jika para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap.  

"Itu pun bagusnya menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan," ucap Mulyanto. 

Mulyanto meminta pemerintah fokus menanggulangi pandemi ini berdasar prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat.

Jangan sampai upaya ini dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak. 

"Sebaiknya sekarang ini kita fokus menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil," ujar Mulyanto. 

Berdasarkan info harian dari Our World in Data persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen.