TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada yang berbeda ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan jajaran ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang notabene bukan partai koalisi turut serta dalam pertemuan itu. Terbukti dengan kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate lantas buka suara pascapertemuan, bahwa PAN menjadi 'sahabat baru' dalam koalisi.

"Sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan dan Sekjen Bapak Eddy Soeparno. Sahabat baru kami dalam koalisi," ujar Johnny.

Terpisah, Wakil Ketua Umum sekaligus Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi mengkonfirmasi status PAN yang telah menjadi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul (Zulkifli Hasan) telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Viva.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengungkap suasana pertemuan yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan tujuh ketua umum dan tujuh sekretaris jenderal parpol koalisi pemerintah.

Menurut dia, pertemuan yang dihadirinya itu memiliki kesan suasana informal meski terjadi di Istana Merdeka.

"Kalau kita bicara mengenai suasana pertemuannya boleh dikatakan dalam kondisi yang informal, meskipun topik-topik yang kita bahas relatif serius dan penting, khususnya terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ujar Eddy.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Demokrasi Indonesia Mundur Jika Masih Persoalkan Cebong-Kampret

Tak hanya informal, suasana yang digambarkan Eddy adalah penuh kehangatan dan persahabatan. Tetapi dia juga melihat ada semangat tinggi dalam pembicaraan yang terjadi antara presiden dengan partai koalisinya.

"Sangat hangat pertemuan tersebut, tetapi semangatnya tinggi untuk melakukan pemulihan ekonomi, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penanganan Covid-19, penegakan prokes, disiplin yang ketat, termasuk juga mendorong sosialisasi ke masyarakat agar berbondong-bondong ikut vaksin. Jadi semangatnya untuk mendukung pemerintah terkait masalah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," jelas Eddy.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin pun tak menampik kemungkinan tersebut. Sebab menurutnya tak ada koalisi yang tulus, dimana selalu ada balutan kepentingan di dalamnya.

Ujang memprediksi nantinya jatah satu kursi akan diberikan dan yang digeser pun menteri dari non parpol.

"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus, semua berbalut kepentingan dan saling dukung. Jika PAN akhirnya tak dapat menteri itu mungkin sudah deal dengan Jokowi, namun biasanya jika berkoalisi dapat kompensasi," kata Ujang, ketika dihubungi.