Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan, berdasarkan pengalaman penyelengaraan pesta demokrasi, rekapitulasi suara dengan model berjenjang lebih punya potensi menjadi ruang manipulasi.

Salah satu faktornya karena rekapitulasi berjenjang membutuhkan waktu lebih panjang. Bahkan lamanya bisa sampai 1 bulan.

"Pengalaman kita, dalam model rekapitulasi hasil bertingkat, selain waktu panjang, itu juga menjadi ruang manipulasi. Sulit untuk bisa diidentifikasi masalahnya," kata Hadar dalam diskusi daring 'Bukan e-Voting, Tetapi e-Recap', Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: DPR Agendakan Pertemuan Cari Solusi terkait Peralihan Keanggotaan KPU-Bawaslu Daerah

Baca juga: PAN Pasang Target Raih 60 Kursi DPR RI Pada Pemilu 2024

Mantan Komisioner KPU RI ini menjelaskan setiap ajang Pemilu maupun Pilkada, kerap kali terdengar klaim suara pihak tertentu yang berkurang ratusan hingga ribuan suara saat proses rekapitulasi saura berjenjang.

Mengingat dalam rekapitulasi berjenjang, dilakukan penghitungan suara mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Proses rekapitulasi yang memakan waktu lama ini dinilai bisa menimbulkan spekulasi yang berujung pada situasi tegang hingga konflik.

Apalagi dewasa ini, media sosial kerap dijadikan wadah menyebarluaskan informasi, termasuk disinformasi atau berita bohong perihal kepemiluan.

"Di masa panjang itu juga akan timbul spekulasi tentang proses maupun hasil pemilu, dan itu bisa sampai situasi tegang atau konflik, sengketa. Apalagi sekarang itu sangat mudah ditimbulkan, dengan adanya media sosial yang sangat banyak dengan bentuk disinformasi elektoral," ungkap Hadar.

"Jadi ruang terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi hasil itu lebih terbuka kalau proses rekapnya itu panjang," tegasnya.