TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan sinyal partainya siap merapat dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zulkifli menyampaikan, bahwa pemerintah perlu memiliki partai yang mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. 

Terutama, dalam menangkal isu-isu yang mampu menggangu jalannya pemerintahan.

Baca juga: Rakernas II PAN, Zulkifli Hasan Singgung Peristiwa Kursi Melayang Saat Kongres

Mulanya, pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan bahwa ada kesan atau anggapan yang belum tentu kebenarannya soal pemerintah Presiden Jokowi yang jauh dengan Islam.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam pidato Rakernas ke-II PAN yang disiarkan secara virtual, Selasa (31/8/2021).

"Saya mengatakan tidak (benar,red). Ya boleh juga ada setuju dan enggak setuju, namanya demokrasi," kata Zulhas.

Baca juga: Macet di Puncak Sita Perhatian Jokowi, Bupati Bogor Terapkan Uji Coba Ganjil Genap Akhir Pekan Ini

Ia pun membeberkan bukti bahwa Pemerintahan Jokowi tak jauh dari Islam. Yakni memilih KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. 

Lalu, menujuk Prof Mahfud MD sebagai cendikiawan muslim serta tokoh KAHMI dan HMI sebagai Menkopolhukam.

Serta, memilih cendikiawan muslim yakni Prof Muhadjir Effendy sebagai Menko PKM.

"Jadi sebenernya dikelilingi oleh Wakil Presiden, Menkopolhukam dan Menko PKM yang memiliki latar belakang yang tidak perlu kita ragukan," ucap Zulhas.

Baca juga: Samin Tan, Crazy Rich yang Sempat Jadi DPO KPK Divonis Bebas, Melenggang Keluar dari Rutan

Namun, kata Zulhas, jika memang tokoh-tokoh pilihan Presiden Jokowi tersebut belum bisa mewarnai banyak. Mungkin PAN yang kurang.

"(PAN,red) kurang pintar," ucap Zulhas.

Zulhas menambahkan, bahwa saat ini pendapat-pendapat yang lahir dari PAN didengar oleh pemerintah.

Maka, ia pun mengatakan PAN ingin bisa menjembatani yang menjadi kendala dalam pemerintahan Jokowi saat ini.

"Ya, namanya berusaha. Kita ini sebangsa setanah air, kalau terus cebong kampret, kalau terus kardun, masa kita begitu, katanya saudara sebangsa setanah air, masa terus bermusuhan. Capres kita sudah gabung, cawapres kita sudah gabung, trus bagaimana?" kata Zulhas. 

"Soal-soal seperti ini kita selesaikan," jelasnya.