Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menyiapkan peraturan untuk mempermudah masyarakat di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) mendapatkan bantuan sosial.

"Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," kata Risma melalui keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, Bank Himbara, dan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, Risma mendapat gambaran tentang bagaimana sulitnya medan yang harus ditempuh di wilayah 3T.

Saat mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut.

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp 200-600 ribu.

"Bantuannya saja Rp 200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa," ucap Risma.

Baca juga: Sentil Mensos Risma yang Kembali Marah-marah, PKB: Mending Mundur Saja

Risma mengatakan faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos.

"Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan," kata Risma.

Namun demikian, ia akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya.

"Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan," ujar Risma.

Baca juga: Mensos Risma Turun Langsung ke Lumajang, Ajak Mabes Polri Tangani Bansos yang Disunat

Dalam pertemuan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau.

Dalam pertemuan ini, Risma mendapatkan laporan adanya ribuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Untuk PKH, Mensos mengecek progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu.

Tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi.

Baca juga: 9.000 KKS Belum Tersalur ke Warga Penerima di Lumajang Bikin Mensos Risma Ngamuk

Untuk BPNT di Kota Pekanbaru disampaikan bahwa dalam periode tiga bulan total yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044.

Yakni bulan Juli terdapat 3.247 kartu belum terdistribusi, Agustus 2.472, dan bulan September sebanyak 2.325 kartu.

Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, pangkal persoalan belum tersalurkannya KKS antara lain KKS belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit.

Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.

Mantan Wali Kota Surabaya ini meminta pihak bank dan pemerintah daerah jemput bola, untuk mempercepat penyaluran bansos atau KKS.

Caranya dengan mengumpulkan masyarakat ke satu titik di ruang terbuka.