Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pertemuan dengan partai politik koalisi pemerintah non parlemen, Rabu (1/9/2021). Salah satu yang diundang adalah Partai Bulan Bintang (PBB).

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noor mengatakan dalam pertemuan itu terdapat pembicaraan mengenai wacana masa jabatan tiga periode dan amandemen terbatas, meskipun hanya sebatas candaan. 

Menurut Ferry, Jokowi melontarkan candaan bahwa wacana tiga periode tak bisa terjadi karena dirinya bukanlah ketua umum partai politik. 

Jokowi juga menyinggung sudah adanya sejumlah tokoh dari masing-masing partai yang berniat maju di Pilpres 2024 dengan memasang baliho. 

"Presiden bilang bagaimana saya bisa dan mau tiga periode, saya kan bukan ketum parpol. Apalagi sekarang parpol-parpol sudah memiliki tokoh dan kader yang sudah pasang baliho besar-besar. Bisa kena marah saya," kata Ferry, ketika dihubungi Tribunnetwork, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Puja-puji Prabowo untuk Jokowi, Pengamat: Usaha Pulihkan Kepercayaan Publik pada Pemerintah

"Iya, ada PDIP Mbak Puan, ada Golkar Pak Airlangga, ada PKB Pak Muhaimin dan ada mas Giring dari PSI," imbuh Ferry menirukan Jokowi, yang kemudian kala itu diiringi gelak tawa para ketum dan sekjen.

Pembicaraan itu dikatakan Ferry hanyalah bagian dari candaan atau 'guyon' pascapembicaraan inti.

Adapun inti pertemuan Jokowi dan partai koalisi non parlemen itu membahas tiga hal, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, perekonomian saat pandemi, hingga perpindahan ibukota negara. 

Lantas, Ferry menyampaikan pesan dari ketua umumnya Yusril Ihza Mahendra yang berhalangan hadir, bahwa PBB siap membantu pemerintah atau pemerintah jika memang akan dilaksanakan amandemen terbatas UUD 1945.

Baca juga: Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 di Lampung Terus Digencarkan

Akan tetapi Jokowi menolak tegas perihal amandemen terbatas yang mengarah kepada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun masa jabatan menjadi tiga periode. 

"Presiden memberikan jawaban soal amandemen terbatas, beliau dengan tegas menolak dan tidak mau terlibat semua urusan MPR di Senayan," kata Ferry. 

"Beliau takut amandemen melebar kemana-mana. Dengan tegas beliau menolak soal tiga periode dan perpanjangan pun beliau menolak," ucapnya.