TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemenag telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp63 miliar untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Swasta tahun 2019-2020. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan pencairan tunggakan sertifikasi akan segera diproses. 

"Alhamdulillah, masalah tunggakan sertifikasi dosen PTKI Swasta 2019-2020 sudah ada solusi. Saya memastikan anggaran sebesar Rp63.805.687.000 sudah ada, dan sudah dapat diproses pencairannya oleh satker masing-masing," ujar Yaqut melalui keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

"Pembayaran tunggakan ini dapat dicairkan setelah sebelumnya dilakukan review oleh BPKP dan Itjen serta dilakukan revisi dan buka blokir," tambah Yaqut. 

Dirinya mengaku kerap mendapat keluhan dari dosen swasta terkait tunggakan pembayaran sertifikasi bagi dosen swasta yang belum terbayarkan. 

Baca juga: Kemenag Terbitkan Panduan PTM Terbatas untuk Madrasah dan Pesantren

Yaqut menyatakan komitmen untuk menuntaskan permasalahan tersebut dengan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunggakan sertifikasi dosen swasta.

“Terkait pemenuhan hak-hak individual kami konsen betul, apalagi hak dosen yang memiliki fungsi, peran, dan tugas yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu diperhatikan kesejahteraanya,” tutur Yaqut. 

Seluruh pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab, diminta segera mempercepat pencairan anggaran ini sesuai mekanisme dan regulasi keuangan yang berlaku. 

"Jaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam proses pembayaran ini tidak boleh ada pemotongan dan penyelewengan," ucap Yaqut. 

Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani menjelaskan, sejak awal tahun 2021, sesuai arahan Menteri Agama, anggaran pembayaran tunggakan sertfikasi dosen swasta tahun 2019-2020 sudah dialokasikan dalam DIPA satker. 

Namun, proses pencairannya harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2021 Pasal 16 (4).

PMK ini mengatur bahwa tunggakan per taguihan tahun-tahun sebelumnya, jika nilainya di atas Rp2 miliar, maka harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Sehingga, Kemenag terlebih dahulu meminta BPKP dan Itjen untuk melakukan review.

"Setelah review, dilakukan buka blokir dan revisi sehingga anggaran yang telah disediakan dapat dicairkan," jelas Ali Ramdhani.

Tunggakan pembayaran sertifikasi dosen tahun 2019-2020 ini diperuntukkan bagi 4.445 dosen PTKI swasta. 

Mereka tersebar di 13 Kopertais Wilayah, yaitu: Jakarta (429 dosen), Bandung (721), Yogyakarta  (140), Surabaya (1.213), Banda Aceh (207), Padang  (172), Palembang (115), Makassar (278),  Medan (285), Semarang  (411), Banjarmasin  (148),  Riau (186), dan Jambi (140).