Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Komnas HAM Berharap Bisa Menjelaskan Secara Langsung kepada Jokowi Terkait Hasil Temuan TWK KPK

Jokowi belum memberikan jadwal untuk tatap muka dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas HAM Berharap Bisa Menjelaskan Secara Langsung kepada Jokowi Terkait Hasil Temuan TWK KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam memberikan keteran mengenai permohonan penundaan pemanggilan Komisioner KPK yang akan dimintai keterangan oleh Komnas HAM, dikantor Komnas HAM. Jakarta, Selasa (15/6/2021). Chairul Anam mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memenuhi panggilan pada Kamis (15/6/2021). Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap dapat bertatap muka dengan Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan langsung hasil temuan terkait pelanggaran pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penjelasan ini penting agar Presiden (Jokowi) dapat mendengarkan secara komprehensif," ujar Komisioner Komnas HAM Chairul Anam dalam keterangannya, Kamis (2/9/2021).

Anam mengatakan Jokowi belum memberikan jadwal untuk tatap muka dengan pihaknya.

"Kami berharap tetap bisa menjelaskan secara langsung," katanya.

Sebelumnya, Komnas HAM mengirimkan temuannya soal dugaan pelanggaran pelaksanaan TWK kepada Jokowi pekan lalu.

"Tinggal menunggu respons Presiden," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, seraya menambahkan bahwa pertemuan tatap muka diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap tentang temuan dan rekomendasi yang diberikan.

Pada 16 Agustus 2021, Komnas HAM mengumumkan bahwa penyelidikan mereka terhadap proses TWK pegawai KPK menemukan ada setidaknya 11 jenis hak asasi manusia yang dilanggar.

Di antaranya hak atas pekerjaan, informasi, keadilan dan kepastian hukum, beragama dan berkeyakinan, dan untuk tidak diskriminasi.

Komnas HAM merekomendasikan bahwa proses penyelenggaraan asesmen TWK diambil alih oleh Presiden Jokowi dengan memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TWK.

Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan TWK sah secara konstitusional.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas