TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memberi apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Aceh yang mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak layak.

Risma mengaku khawatir karena banyak yang tak berani mencoret penerima bansos dengan status tak layak.

Ia pun bersyukur karena Pemda dan Dinsos Aceh berani mencoret nama yang tak layak menerima bansos tersebut.

“Awalnya saya takut dan khawatir, karena banyak di daerah lain yang tidak berani mencoret penerima bansos yang memang sudah tidak layak menerima."

"Tapi di sini, saya bersyukur mereka berani,” ujarnya di Loka Darussa’adah, Aceh, Kamis (2/9/2021), dikutip dari keterangan di laman Kementerian Sosial.

Baca juga: Penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Aceh Via BSI Tembus Rp 200 Miliar

Baca juga: Kemensos Keluarkan Nama Kepala Desa di Bolaang Mongondow dari Daftar Penerima Bansos

Bantuan sosial tepat sasaran menjadi perhatian penting Mensos Risma dalam setiap kunjungannya ke daerah.

Risma menekankan, Pemda diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kewenangan memasukkan atau mengeluarkan nama seseorang dari DTKS merupakan kewenangan Pemda."

"Saya minta Dinas Sosial dan jajaran pemda terkait agar mengawal secara serius pemutakhiran data."

"Kalau memang tidak layak, harus berani mengeluarkan mereka dari data penerima bantuan," tegasnya.

Baca juga: Kasus Maling Bansos, Anak Buah Juliari Batubara Akan Buka-bukaan

Baca juga: Kepala Desa di Bolaang Mongondow Masuk Daftar Penerima Bansos, Ini Tanggapan Mensos Risma

Dalam kunjungan ke Provinsi Aceh, Mensos Risma mengecek proses penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan laporan dari dinas sosial, kondisi geografis yang banyak terdapat sungai dan sebagian merupakan lautan, menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bansos.

Menghadapi tantangan alam ini, Risma memberikan solusi dengan menginstruksikan jajaran Kemensos bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) jemput bola agar penerima bansos tidak kesulitan mencairkan uangnya.

“Bisa kita bayangkan kalau ada PM dari Pulau Aceh harus menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas ATM BSI."

"Maka solusinya BSI saat memberikan kartu sekaligus mencairkan uang dan PM tidak perlu kemana-mana apalagi harus pergi jauh menuju kota,” jelas dia.

Baca juga: Mensos Risma: Pemerintah Perkuat Pilar Sosial untuk Bantu Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Baca juga: Mensos Risma Siapkan Aturan Khusus untuk Penyaluran Bansos di Wilayah 3T

Berdasarkan informasi yang berkembang dalam pertemuan tersebut, penyaluran bansos menghadapi beberapa tantangan di antaranya buku tabungan yang hilang, kartu yang belum terdistribusi, dan juga rekening yang diblokir.

Mensos Risma meminta agar hal tersebut bisa diselesaikan secepatnya.

“Hari ini (Kamis) sudah clear dan saya minta data yang masih terblokir hari ini dibuka."

"Untuk KPM PKH yang sudah graduasi silakan pemerintah daerah mengusulkan penggantinya,” ungkap Risma.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita terkait Bantuan Sosial