Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti fenomena anggota DPR RI yang memberi dukungan kepada kandidat Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Menurutnya, aksi dukung mendukung kandidat Panglima TNI tersebut membuat suasana menjadi kurang sehat.

Ia pun mempertanyakan mengapa di tengah perhatian pada upaya membangun profesionalisme TNI dan postur pertahanan yang kokoh, suara politisi justru lebih mengemuka.

Meskipun ia membenarkan bahwa pengangkatan Panglima TNI merupakan proses politik. 

Namun demikian menurutnya nantinya DPR hanya perlu bersikap setuju atau tidak pada usulan Presiden dan bukan justru mendorong-dorong nama tertentu untuk diusulkan.

Baca juga: Effendi Simbolon Sebut Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Jenderal Dudung Jabat KSAD

"Justru aksi dukung mendukung inilah yang dapat membuat suasana menjadi kurang sehat," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (3/9/2021).

Ia pun menanggapi pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meyakini bahwa Panglima TNI akan jatuh ke matra Angkatan Darat (AD).

Fahmi juga menanggapi pernyataan Effendi terkait Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurrachman yang akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) jika Andika nantinya betul-betul menjabat sebagai Panglima TNI.

Ia mengatakan, sikap presiden secara resmi baru akan diketahui ketika surat presiden terkait usulan nama Panglima TNI diterima DPR.

Baca juga: Panglima TNI: Penanganan Covid-19 di Sulteng Harus Didukung Semua Elemen

Menurutnya Effendi dan anggota Komisi I lainnya hanya perlu bersikap setuju atau tidak setuju terhadap siapapun nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI pengganti Hadi setelah surat presiden diterima DPR.

"Soal KSAD, itupun bukan wilayah politik DPR. Jika Presiden menghendaki Pak Dudung ya tinggal dilantik saja, tidak ada masalah," kata Fahmi.