Sebut Sertifikat Vaksin Jokowi yang Beredar di Sosmed Asli, Roy Suryo Sentil BSSN dan Kominfo
Pakar Telematika KRMT Roy Suryo, angkat bicara mengenai bocornya sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Pakar Telematika KRMT Roy Suryo, angkat bicara mengenai bocornya sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui sertifikat vaksin berwarna dominan ungu tersebut mencantumkan nama Ir Joko Widodo lengkap dengan NIK, tanggal lahir, waktu penyuntikan, hingga barcode tersebut beredar luas di media sosial (medsos) dan aplikasi perpesanan.
Roy Suryo menekankan, gambar sertifikat vaksin Covid-19 milik Jokowi bukanlah rekayasa.
"Asli itu," ungkap Roy Suryo saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (3/9/2021).
Baca juga: Menkes Prihatin Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Dijual Bebas Agar Leluasa Bepergian
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu pun menyentil kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Kominfo.
"Kalau orang nomor satu saja bocor, bagaimana masyarakat biasa?"
"Peran BSSN dan Kominfo ditunggu serius," tekannya.
Roy Suryo menilai BSSN dan Kominfo harusnya memverifikasi pihak-pihak yang dipercaya menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
"Karena memegang amanah data-data pribadi milik masyarakat yang seharusnya dilindungi dengan sangat baik," ungkapnya.
Baca juga: NIK Jokowi Dipakai untuk Bocorkan Sertifikat Vaksinnya, Kemenkes: Secara Etis Tidak Baik
Roy Suryo menyebut ada dua faktor yang dikhawatirkan, yaitu teknis dan non teknis.
"Selain faktor teknis sistem security data yang tidak proper atau tidak sesuai protokol keamanan yang memadai, ada faktor non teknis berupa SDM yang memang jadi oknum pembocor data-data tersebut, bisa jadi karena faktor ekonomi," ungkap Roy Suryo.
Tanggapan Menkes
Sementara itu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi kabar bocornya data pribadi dan sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi di medsos.
Budi mengatakan saat ini akses data pribadi pejabat akan ditutup.
Baca juga: 65 Juta Warga Indonesia Telah Mengikuti Vaksinasi Covid-19