Dikatakannya, tak hanya milik presiden, data pribadi milik beberapa pejabat juga sempat tersebar.

"Sekarang sudah dirapikan, sekarang data pejabat sudah ditutup."

"Bukan hanya bapak Presiden, tapi banyak pejabat yang NIK-nya jadi sudah tersebar informasinya ke luar."

"Kita menyadari itu, sekarang kami tutup beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka akan kami tutup," jelas Budi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Minta Mabes Polri Usut Kasus Bocornya Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi

Menkes Budi menegaskan NIK dan data pribadi seseorang sangatlah privasi.

Sehingga, membocorkan data pribadi siapapun, termasuk presiden dilarang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Itu inklusif, secara UU ITE tidak boleh."

"Secara hukum salah, secara etis pun tidak baik. Itu kan hak pribadi," lanjut dia.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor ke Publik, Disayangkan Jubir Presiden hingga Reaksi DPR

Ia meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan data pribadi milik orang lain sebagai bentuk menghargai privasi seseorang.

"Yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, budaya yang lebih benar bahwa masing-masing punya hak pribadi."

"Kalau toh kebetulan tahu, karena sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan," jelasnya.

Sebelumnya sertifikat vaksin Jokowi mulai beredar dari media sosial Twitter.

Dari sebuah unggahan tampak identitas pribadi Kepala Negara, mulai dari nama, tanggal lahir, NIK, tanggal vaksinasi, hingga NIK dan barcode.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Shella Latifa)