TRIBUNNEWS.COM - Pakar Telematika KRMT Roy Suryo, angkat bicara mengenai bocornya sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui sertifikat vaksin berwarna dominan ungu tersebut mencantumkan nama Ir Joko Widodo lengkap dengan NIK, tanggal lahir, waktu penyuntikan, hingga barcode tersebut beredar luas di media sosial (medsos) dan aplikasi perpesanan.

Roy Suryo menekankan, gambar sertifikat vaksin Covid-19 milik Jokowi bukanlah rekayasa.

"Asli itu," ungkap Roy Suryo saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Menkes Prihatin Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Dijual Bebas Agar Leluasa Bepergian

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu pun menyentil kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Kominfo.

"Kalau orang nomor satu saja bocor, bagaimana masyarakat biasa?"

"Peran BSSN dan Kominfo ditunggu serius," tekannya.

Roy Suryo menilai BSSN dan Kominfo harusnya memverifikasi pihak-pihak yang dipercaya menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Karena memegang amanah data-data pribadi milik masyarakat yang seharusnya dilindungi dengan sangat baik," ungkapnya.

Baca juga: NIK Jokowi Dipakai untuk Bocorkan Sertifikat Vaksinnya, Kemenkes: Secara Etis Tidak Baik

Roy Suryo menyebut ada dua faktor yang dikhawatirkan, yaitu teknis dan non teknis.

"Selain faktor teknis sistem security data yang tidak proper atau tidak sesuai protokol keamanan yang memadai, ada faktor non teknis berupa SDM yang memang jadi oknum pembocor data-data tersebut, bisa jadi karena faktor ekonomi," ungkap Roy Suryo.

Tanggapan Menkes

Sementara itu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi kabar bocornya data pribadi dan sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi di medsos.

Budi mengatakan saat ini akses data pribadi pejabat akan ditutup.

Baca juga: 65 Juta Warga Indonesia Telah Mengikuti Vaksinasi Covid-19

Dikatakannya, tak hanya milik presiden, data pribadi milik beberapa pejabat juga sempat tersebar.

"Sekarang sudah dirapikan, sekarang data pejabat sudah ditutup."

"Bukan hanya bapak Presiden, tapi banyak pejabat yang NIK-nya jadi sudah tersebar informasinya ke luar."

"Kita menyadari itu, sekarang kami tutup beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka akan kami tutup," jelas Budi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Minta Mabes Polri Usut Kasus Bocornya Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi

Menkes Budi menegaskan NIK dan data pribadi seseorang sangatlah privasi.

Sehingga, membocorkan data pribadi siapapun, termasuk presiden dilarang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Itu inklusif, secara UU ITE tidak boleh."

"Secara hukum salah, secara etis pun tidak baik. Itu kan hak pribadi," lanjut dia.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor ke Publik, Disayangkan Jubir Presiden hingga Reaksi DPR

Ia meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan data pribadi milik orang lain sebagai bentuk menghargai privasi seseorang.

"Yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, budaya yang lebih benar bahwa masing-masing punya hak pribadi."

"Kalau toh kebetulan tahu, karena sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan," jelasnya.

Sebelumnya sertifikat vaksin Jokowi mulai beredar dari media sosial Twitter.

Dari sebuah unggahan tampak identitas pribadi Kepala Negara, mulai dari nama, tanggal lahir, NIK, tanggal vaksinasi, hingga NIK dan barcode.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Shella Latifa)