Sekjen PBB: Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Amandemen Terbatas
Sekjen PBB, Afriansyah Ferry Noor, menyebut Jokowi membantah adanya wacana keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi Presiden Indonesia.
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Ferry Noor, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak adanya wacana keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Ferry Noor mengatakan, Jokowi dalam pidatonya mempertanyakan bagaimana cara dia untuk dapat memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode.
Sementara, menurut Jokowi, dirinya bukanlah ketua umum partai politik (parpol) dan saat ini parpol telah miliki masing-masing kader pilihannya untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
Jika dirinya memperpanjang masa jabatan, Jokowi dapat kena marah banyak pihak.
Hal tersebut disampaikan Ferry Noor kepada Tribunnews, Kamis (2/9/2021).
Baca juga: PBB Sebut Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945 dan Jabatan Presiden 3 Periode
Baca juga: Soal Amandemen UUD, Guru Besar UIN Jakarta: Berkaca UU KPK, Bisa Saja Rakyat Dikibuli Lagi
"Presiden bilang, 'Bagaimana saya bisa dan mau tiga periode, saya kan bukan ketum parpol. Apalagi sekarang parpol-parpol sudah memiliki tokoh dan kader yang sudah pasang baliho besar-besar. Bisa kena marah saya'" kata Ferry Noor mengulang ucapan Jokowi.
Kata Ferry, Jokowi menyebut sejumlah orang yang telah terpilih menjadi kader-kader parpol.
Seperti di antaranya, Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Juga, Airlangga Hartarto dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Giring Ganesha Djumaryo alias Giring dari PSI.
"Iya, ada PDIP Mbak Puan, ada Golkar Pak Airlangga, ada PKB Pak Muhaimin, dan ada Mas Giring dari PSI," kata Ferry menirukan Jokowi.
Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Amandemen UUD 1945 Perlu Melibatkan Seluruh Elemen Bangsa
Jokowi, kata Ferry, juga menolak tegas perihal amandemen terbatas.
Apalagi mengarah kepada perpanjangan masa jabatan presiden.
Dikhawatikan Jokowi, pembahasan amandemen akan melebar kemana-mana.
"Presiden memberikan jawaban soal amandemen terbatas, beliau dengan tegas menolak dan tidak mau terlibat semua urusan MPR di Senayan. Beliau takut amandemen melebar kemana-mana."
