Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanganan Covid-19 di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang berbeda karena sejumlah kendala.

Kendala itu berupa keterbatasan alat transportasi dan kendala jaringan internet.

Temuan itu diperoleh tim Kantor Staf Presiden (KSP) saat berkunjung ke Provinsi Maluku, pada pekan ini.

"Perlu pendekatan penangangan yang memperhatikan karakter provinsi kepulauan," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Theofransus Litaay, Senin (6/9/2021).

Tim yang terdiri dari Tenaga Ahli Utama Theofransus Litaay dan Mufti Makarim Al Ahlaq serrta tenaga profesional Raditya Herpramudita bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dan sejumlah perwakilan dari Jajaran Forpimda, seperti TNI, Polri, Lantamal, dan Badan Intelejen Negara (BIN) Provinsi Maluku.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, penanganan Covid-19 sudah berjalan dengan baik, termasuk program percepatan vaksinasi.

"Vaksinasi siswa yang dilakukan secara masif di Kota Ambon dapat menjadi model sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BIN dalam meningkatkan capaian vaksinasi. Namun perlu dipikirkan pemecahan masalah vaksinasi untuk pulau-pulau selain Pulau Ambon, terutama pulau-pulau kecil," jelas Theo Litaay.

Baca juga: Ketua DPD RI Dukung Langkah Presiden Tuntaskan Vaksinasi di Lampung

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Mufti Makarim Al Ahlaq menambahkan perlunya siasat lain untuk mengatasi kendala distribusi vaksin ke pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku.

Kendala lain yang ditemui tim KSP ialah gangguan koneksi internet yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan.

"Meskipun di data online status vaksin belum terpakai, faktanya di lapangan stok sudah tidak ada," tutur Mufti Makarim.

Di sisi lain, terbatasnya akses transportasi menjadikan keuntungan bagi provinsi kepulauan.

Minimnya arus lalu lintas manusia yang masuk dan keluar kepulauan, membuat kasus Covid-19 rendah.

"Angka positif Covid-19 di luar Ambon relatif rendah, bahkan ada yang nol. Karena itu perlu diatur kelonggaran yang dapat diterapkan terkait kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan, dengan tetap memperhatikan prokes," tambah Mufti.

Selain melakukan verifikasi lapangan, KSP juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Partisipasi Masyarakat Dalam Penguatan Ketahanan Nasional Dalam Masa Pandemi Covid-19.