Selanjutya Menteri menegaskan bahwa penurunan emisi terbesar ditargetkan dari sektor kehutanan dan land use, serta sektor energi. Pada sektor hutan dan land use ditegaskan Menteri Siti tentang Agenda khusus FoLU Netsink 2030 atas pertimbangan dan perumusan teknis yang rinci dan matang.

Pertimbangan kunci agenda netral karbon sektor hutan dimaksud setelah pengalaman nyata Indonesia berdasarkan pada scientific sense dan pengalaman atau bukti lapangan.

Telah terjadi  penurunan deforestasi tahun 2019-2020 sebesar 78% sebagai angka deforestation rate terendah sejak tahun 1990, yaitu sebesar 115 ribu ha dan sebelumnya di tahun 2018-2019 seluas 460 ribu ha dan tahun 2014-2015  seluas 1,09 juta ha  dan tahun 1996-2000 seluas 3,51 juta ha.

Dan sejak tahun 2019 Indonesia menegaskan moratorium permanen seluas 66,2 Juta Ha untuk tidak diberikan lagi ijin baru. Penetapan areal bernilai konservasi  atau high conservation value forest (HCVF) seluas 3,87 juta Ha di areal konsesi  HPH dna HTI serta sekitra 1,34 juta Ha HCVF di areal perkebunan sawit.

Luas areal terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan telah menurun tajam di tahun 2020, yaitu 82% dengan perkiraan emisi GRK menurun hingga sebesar sekitar 93%.  

Demikian pula rehabilitasi gambut seluas 3,74 juta ha melalui kegiatan re-wetting gambut, menjaga agar gambut tetap basah, dengan infrastruktur sekat kanal, sumur bor, dan dengan pengendalian rencana kerja dan pemantauan tinggi muka air gambut dan ketaatan konsesi dan pembinaan pengelolaan gambut pada  600 ribu ha areal masyarakat.

Begitu pula telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari 1.53 juta ha dan rehabilitasi mangrove 18 ribu ha tahun 2020 dan tahun 2021 mencakup  areal 40 hingga 83 ribu ha, serta hingga 2024 diproyeksikan akan ditanam hingga 600 ribu  ha.

Akses perhutanan sosial seluas 4,72 juta ha untuk dikelola oleh masyarakat  telah mencakup 7.212 kelompok dan 1,03 juta  Kepala Keluarga. Dan tentu saja langkah penegakan hukum dengan operasi 1.658 kali untuk pengamanan hutan sekitar 25 juta ha, pengawasan 1.174 kali di areal konsesi dan penerapan sebanyak 1882 sanksi administratif kepada perusahaan, serta 29 gugatan perdata ke pengadilan. 

Menteri menegaskan bahwa praktek itu sudah berjalan  dalam kurun waktu 5-7 tahun hingga saat ini, dan saatnya kini memantapkan kebijakan dan implementasi tersebut dalam standar operasional prosedur atau SOP yang bisa dituangkan dalam pedoman kerja ke depan berupa manual, tutorial dan lan-lain. Menteri Siti menjelaskan optimisme itu.

“Indonesia berpandangan bahwa komitmen untuk meningkatkan Ambisi negara berkembang terkait transisi energi juga perlu didukung oleh komitmen penyediaan dana yang memadai. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang lebih menekankan pada upaya peningkatan berbasis ambisi atas pencapaian selama ini, bukan sekedar kemauan politik tanpa landasan yang kokoh,” tegasnya.  

Dukung Penanggulangan Perubahan Iklim

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif pun menyatakan untuk mendukung upaya penanggulangan Perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari sektor energi, ia dan jajarannya telah menyusun peta jalan (road map) transisi energi menuju netral karbon di sektor energi.

Dijelaskan dan ditegaskan pula untuk peta jalan atau road map pengurangan batubara secara rinci dari waktu ke waktu yang cukup detil dan menunjukkan tentang implementasi yang disiapkan.

Ditegaskan tentang target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 dan seterusnya pada periode 2026-2030 akan menggenjot pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada pembangkit listrik, juga alat transportasi serta peralatan rumah tangga.