Varian Mu, Legislator PKS : Jangan Ragu Tutup Akses Masuk dan Berikan Booster Kelompok Rentan
Jika diperlukan, pemerintah jangan ragu menutup akses masuk sementara, keselamatan rakyatharus diutamakan dari kepentingan apapun
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah pemerintah memperketat akses masuk bagi WNA dari sejumlah negara untuk mencegah masuknya Varian Of Interest (VOI) seperti MU dan lain sebagainya.
“Jika diperlukan, pemerintah jangan ragu menutup akses masuk sementara. Keselamatan rakyat yang terancam karena masuknya varian baru harus diutamakan dari kepentingan apapun," kata Netty, dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).
Menurut Centers for Control Disease and Prevention (CDC), varian virus yang masuk kategori ini menyebabkan peningkatan klaster kasus Covid-19.
Baca juga: Menkes Sebut Tiga Provinsi Ini Masih Jadi Daerah Tertinggi Penyebaran Covid-19
Saat ini varian MU sendiri sudah ditemukan di 46 negara termasuk di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang dan Hongkong.
Terkini, varian MU ini masih dalam pantauan dan diduga akan menimbulkan reaksi yang lebih parah pada pasien yang terinfeksi ketimbang virus Corona lainnya.
“Saat ini varian MU memang belum terdeteksi di Indonesia, tapi tidak ada jaminan keadaan akan terus aman. Apalagi varian ini dapat menyebabkan reaksi yang lebih parah. Pemerintah harus lebih ketat dalam skrining, karantina dan monitoring terhadap WNA maupun WNI dari luar negeri. Jangan sampai terjadi imported case sebagaimana pada kasus varian delta, yang memicu lonjakan kasus," katanya.
Baca juga: Menkes: Virus Covid-19 Varian Mu Sudah Muncul di 49 Negara
Selain itu, kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini, pemerintah harus meningkatkan pemeriksaan whole genome sequencing, yaitu pemeriksaan sampel virus guna mengetahui kode genetik varian dan mutasinya.
"Saat ini genome sequencing kita baru di angka 5.000 sampai 6.000. Sementara negara-negara lain, genome sequencing-nya sudah ada di angka puluhan dan bahkan ratusan ribu pemeriksaan. Pemerintah harus segera meningkatkan pemeriksaan ini agar dapat memantau perkembangan varian yang ada," ungkapnya.
Baca juga: Dinas Kesehatan DKI Tegaskan Tidak Ada Keluarga Pejabat dan Aparat yang Dapat Vaksin Booster
Netty juga mengusulkan agar pemerintah membuka opsi vaksin booster kepada kelompok masyarakat rentan, terutama lansia yang memiliki penyakit penyerta.
Menurut Netty opsi ini lebih cocok dipilih daripada membuka opsi vaksin booster berbayar sebagaimana pernyataan pemerintah beberapa waktu sebelumnya.
“Ini penting, mengingat ada dugaan varian MU ini mampu menurunkan efikasi vaksin. Kelompok rentan seperti lansia berpotensi terpapar kembali. Oleh karena itu perlu diberikan vaksin booster seperti yang diterima oleh nakes," tandasnya.