TRIBUNNEWS.COM- Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk segera melakukan perbaikan terhadap sistem lembaga permasyarakatan di Indonesia dengan tuntas.

Hal ini terkait kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang terjadi pada Rabu (8/9/2021) dan mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia.

Menurutnya, insiden kebakaran ini sekaligus bisa digunakan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem lapas, termasuk masalah kapasitas tempat yang overload.

Perbaikan ini, kata DPR dari perwakilan Fraksi Partai NasDem, memang harus diselesaikan dari hulu ke hilir.

Selama ini, Taufik menilai Kemenkumham fokus menyelesaikan permasalahan hilirnya saja.

Sementara dari hulunya, Kemenkumham belum terlihat melakukan perbaikan. 

Baca juga: Kenakan Kemeja Kotak-kotak, Kalapas Tangerang Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro 

Baca juga: Kebakaran Lapas Tangerang, NasDem Minta Dilakukan Audit Lapas se-Indonesia

"Kalau dari hulunya kita tidak melakukan perbaikan, maka masalah overload akan tetap ada. Oleh karena itu, selagi ada momentum untuk memperbaiki terhadap sistem kemasyarakatan, lakukan dengan tuntas," kata Taufik, Selasa (14/9/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Taufik, pemerintah melalui Kemenkumham, harus segera melakukan audit terhadap seluruh Lapas se-Indonesia.

"Peristiwa kebakaran di LP Tangerang itu memberikan banyak hal yang mesti kita lakukan, satu di antaranya kita mendesak agar dilakukan audit terhadap seluruh Lapas se-Indonesia," kata Taufik.

Audit tersebut menyangkut berbagai hal, termasuk mengenai ketersediaan fasilitas yang ada di Lapas.

Baik itu fasilitas keamanan, keselamatan termasuk juga standar opersional yang diterapkannya.

Seperti satu di antaranya terkait instalasi listrik yang kerap berhubungan dengan terjadinya kebakaran.

Hal ini dilakukan tentunya agar dapat meminimalisir segala bentuk musibah yang bakal terjadi di Lapas.

Mengenai kebakaran lapas kelas I Tangerang kemarin, Taufik menyebut seharusnya overload atau kelebihan kapasitas tidak menjadi alasan Menkumham.

Baca juga: Polda Metro Jaya Periksa Kalapas Tangerang Hari Ini