Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ahli Hukum Duga Wacana Amandemen UUD 1945 Jadi Jalan Awal ke Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Hal itu dikatakan Zainal dalam diskusi virtual bertajuk "Membaca Wacana Amandemen UUD 1945: Akal-akalan 3 Periode?”yang diadakan KontraS.

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mempertanyakan soal substansi usulan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hal itu dikatakan Zainal dalam diskusi virtual bertajuk "Membaca Wacana Amandemen UUD 1945: Akal-akalan 3 Periode?”yang diadakan KontraS.

“Jangan-jangan perubahan menghidupkan GBHN ini hanya pintu masuk sebenarnya untuk masuk ke pembahasan pembahasan lain. Misalnya apa? Ya masa jabatan. Sangat mungkin masa jabatan,” kata Zainal, Rabu (15/9/2021).

Pertanyaan selanjutnya yang melintas di benak Zainal yakni seperti apa model dan bantuk dari usulan PPHN nantinya.

Baca juga: Amandemen UUD 1945: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil-hasilnya

Apakah, dikatakan Zainal, usulan PPHN ini akan mirip dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah diterapkan di masa orde baru atau berbeda.

"Kalau begitu apakah MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara seperti dulu? Kalau MPR bikin GBHN atau PPHN yang dipakai oleh semua lembaga negara, apakah kmbali menggeser ke MPR yang kayak dulu?" tanyanya

Lebih lanjut, dia juga mempertanyakan soal presiden dapat dimakzulkan apabila tidak menjalankan PPHN yang ditetapkan MPR RI.

Pasalnya, jika presiden bisa dimakzulkan, ada kemungkinan amendemen tidak hanya mengubah Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945 yang mengatur soal MPR.

Baca juga: Anggota DPD RI M. Syukur: Amandemen Bukan Harga Murah

“Pasti mengubah pasal 7A soal impeachment, kalau presiden misalnya bisa dijatuhkan atau dimakzulkan karena tidak menjalankan GBHN,” ujar Zainal.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas