Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Bicara Utang Pemerintah, DPR Ingatkan Akan Jadi Beban Berat di Masa Mendatang

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan sampaikan 4 saran strategi yang perlu segera diambil oleh pemerintah untuk hadapi utang menumpuk.

Bicara Utang Pemerintah, DPR Ingatkan Akan Jadi Beban Berat di Masa Mendatang
dok. DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar mengenai utang Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat seiring dengan disampaikannya laporan Bank Indonesia, yang menyebutkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dollar AS atau setara Rp 5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) atau tumbuh 1,7 persen (yoy).

Hal ini mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menegaskan bahwa dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, jangan sampai negara makin buruk karena utang.

"Jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang yang pasti akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Anis dalam keterangannya, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Utang Luar Negeri Dekati Rp 6 Ribu Triliun, Komisi XI: Kelola dengan Bijak, Jangan Ugal-Ugalan

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan saran sebagai strategi yang perlu segera diambil oleh pemerintah. 

Pertama, Anis menyarankan agar koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat.

Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat  tinggi dalam mengelola ULN. 

Ketiga, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati.

Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru. 

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Nyaris Tembus Rp 6 Ribu Triliun, DPR: Hati-Hati, Kemiskinan Bisa Melonjak

Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada. Selanjutnya, jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Salah satu proyek yang disorotinya adalah proyek IKN. 

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas