Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Mahfud MD Berharap Indeks Informasi Publik 2021 Bisa Jadi Parameter Pelayanan Informasi Badan Publik

Mahfud MD berharap indeks informasi publik 2021 dapat dijadikan parameter pelayanan informasi badan publik.

Mahfud MD Berharap Indeks Informasi Publik 2021 Bisa Jadi Parameter Pelayanan Informasi Badan Publik
Tangkapan Layar Kanal Youtube Kemenko Polhukam RI
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berharap indeks informasi publik 2021 dapat dijadikan parameter pelayanan informasi badan publik.

Untuk itu, kata dia, Kemenko Polhukam sangat mendukung tercapaianya penetapan indeks informasi publik yang akan digunakan sebagai rekomendasi terhadap arah kebijakan nasional keterbukaan informasi publik.

Tentunya, lanjut dia, dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 dan menyelesaikan program kerja sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta bisa segera dilaporkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam sambutan yang dibacakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa dalam Loka Karya Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 yang ditayangkan di kanal Youtube Komisi Informasi Pusat, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Mahfud MD Baca Puisi di Hari Perhubungan Nasional 

"Diharapkan dengan ditetapkannya indeks informasi publik berdasarkan dari survei yang terukur dapat dijadikan sebagai parameter terselenggaranya pelayanan informasi oleh badan publik," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan tujuan pelaksanaan Forum Dewan Penyelia Nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang dilakukan kali ini adalah untuk mendapatkan keluaran.

Beberapa di antaranya, lanjut dia, adalah untuk melakukan penilaian yang diberikan oleh para informan ahli, melakukan analisis data, hingga mendapatkan indeks keterbukaan informasi publik nasional tahun 2021.

Acara tersebut, kata dia, merupakan lanjutan dari serangkaian kegiatan yang telah Komisi Informasi Pusat laksanakan dalam proses persiapan penetapan indeks keterbukaan informasi publik.

Dari hasil laporan yang ia terima bahwa telah dilaksanakan bimbingan teknis pada kelompok kerja daerah di mana Kemenko Polhukam ikut terlibat untuk bimbingan teknis di Makassar.

Baca juga: Mahfud MD Imbau Aparat Terus Matangkan Rencana Pengamanan PON XX dan Peparnas XVI di Papua

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas