Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Sekjen PDIP: Tak Ada Gagasan tentang Presiden 3 Periode atau Perpanjangan Masa Jabatan

Hasto masih ingat betul janji Presiden Jokowi saat dilantik yakni agar taat perintah konstitusi dan menjalankan secara selurus-lurusnya.

Sekjen PDIP: Tak Ada Gagasan tentang Presiden 3 Periode atau Perpanjangan Masa Jabatan
Tribunnews/Irwan Rismawan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (26/2/2020). Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP yang melibatkan Harun Masiku. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sekali lagi bahwa partai berlambang banteng tersebut tetap menjaga agar jabatan presiden tetap dua periode.

"Sejak awal PDI Perjuangan dalam perpolitikan taat kepada konstitusi, dan Pak Jokowi sudah menegaskannya berulang kali," kata Hasto dalam Special Interview with Claudius Boekan, Jumat (17/9/2021).

Hasto masih ingat betul janji Presiden Jokowi saat dilantik yakni agar taat perintah konstitusi dan menjalankan secara selurus-lurusnya.

"Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan, karena konstitusi ini memuat seluruh landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Baca juga: Jokowi Tolak Wacana 3 Periode, Wakil Ketua MPR: Kita Mendukung Penuh Sikap Presiden

Selain itu, Hasto mengatakan bahwa konstitusi memuat tata pemerintahan yang baik agar seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam mengelola pemerintah tetap mengabdikan diri pada kepentingan bangsa dan negara.

"Sehingga kami sama sekali tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengubah ketentuan konstitusi, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan haluan negara," katanya.

"Itu pun melalui amandemen terbatas, dan itu pun benar-benar didasari oleh kepentingan bangsa dan negara terhadap arah masa depan kehidupan kita untuk masa depan anak cucu kita," pungkas Hasto.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas