TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan kasus pengaduan konsumen obat vitamin palsu makin marak.

Pengurus Harian YLKI Agus Suyanto mengatakan aduan ini meningkat signifikan sejak tahun lalu.

"Pengaduan kasus belanja online (22,7 persen) masuk dua besar setelah jasa perbankan dan keuangan (28,5 persen). Sementara posisi ketiga pinjaman online (13,2 persen)," kata Agus dihubungi Tribun Network, Jumat (19/7/2021).

Ia menjelaskan bila di breakdown ada dua kategori belanja online yang dilaporkan yakni barang tidak sesuai dan palsu.

"Tidak cukup hanya takedown. Ini harus ada tindak lanjut lebih jauh. Ditelusuri, dilihat lebih dalam siapa pelakunya, ini kemudian siapa yang bertanggung jawab," tutur Agus.

Penutupan toko online tidak menutup kemungkinan para pelaku akan melakukan hal yang sama kembali dengan akun berbeda.

Agus memahami hal ini bukan pekerjaan mudah.

"Mau ditutup, mereka akan ganji baju, Ini menjadi pekerjaan yang berulang. Ditutup muncul lagi. Ini sebetulnya sesuatu melelahkan," urainya.

YLKI mendorong agar marketplace menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk menjerat pelaku dengan dengan pasal-pasal pemalsuan.

Agus mengutarakan langkah penguatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga diperlukan.

Namun tidak lantas menyelesaikan masalah, karena perdagangan online bisa dilakukan lintas negara.

"Kami setuju tetapi obat-obatan vitamin ini dipasarkan secara ilegal melalui online. Termasuk marketplace yang jumlahnya tidak hanya satu," imbuhnya.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah hanya konsentrasi memberantas hilirnya.

Agus menyampaikan harus ada regulasi sebagai payung hukum untuk penindakan penjualan online palsu.

Baca juga: Tolak Keras Pemberlakuan SNI Untuk Produk Tembakau, YLKI: Tidak Masuk Akal

Sebelumnya, CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan ada banyak oknum penjual vitamin palsu di platformnya.

Ia menyebut sebanyak puluhan ribu toko ditutup.

Ada juga toko yang menjual alat kesehatan di atas harga normal.

"Kami menutup puluhan ribu toko, tapi setiap hari ada penjahat baru tapi persentasenya sangat kecil,"ujar William dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI secara virtual, Rabu (15/9/2021).

William mengakui kasus ini cepat viral lantaran adanya perkembangan media sosial yang begitu cepat.

Pihaknya bekerja sama dengan kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Karena bisnis kami bisnis reputasi, saat viral kami sebenarnya sedang bekerjasama dengan kepolisian untuk mencari sindikat atau oknum di belakang itu," ungkap William.

Ia juga menegaskan, perlindungan konsumen menjadi filosofi Tokopedia dalam mengembangkan bisnis.

Tokopedia memiliki layanan yang bisa mengajukan komplain.

Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan barang dijual, konsumen bisa memberikan nilai yang buruk kepada seller melalui rating.

"Di sini pembeli memberi rating. Di komunitas kami sebut, biarlah rating bicara, marketplace yang menjadi juri untuk melihat bukti dari pembeli dan penjual dan memutuskan siapa yang benar dan yang salah," jelas William.