Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Masyarakat Penerima Bansos Covid-19 Disarankan Punya Rekening di Bank

Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) terdampak pandemi covid-19 disarankan untuk memiliki rekening di bank agar bansos tersebut cepat diterima.

Masyarakat Penerima Bansos Covid-19 Disarankan Punya Rekening di Bank
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
Ilustrasi: BANSOS GUBERNUR DKI JAKARTA TAHAP AKHIR - Pengurus Rw 14 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dibantu petugas PPSU, siap menyalurkan bansos Gubernur DKI Jakarta tahap ke-11 (tahap akhir) kepada warga setempat yang terdampak Covid-19, Rabu (9/12/2020). Sebanyak 428 paket yang baru tiba di kantor kelurahan setempat langsung disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) terdampak pandemi covid-19 disarankan untuk memiliki rekening di bank agar bansos tersebut cepat diterima.

"Bentuk tunai dan pakai jasa perbankan. Penerima manfaat harus punya rekening dengan saldo awal yang sangat ringan dan saldo bisa diambil semua tanpa biaya administrasi," ujar Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin dalam pernyataannya, Minggu (19/9/2021).

Zulfikar juga mengatakan bahwa pemimpin daerah harus punya citra dan membuat citra melalui perilaku, tindakan, kebijakan, program, dan kegiatan yang arif dan solutif sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.

Dia menilai perlu ada instansi yang bertanggungjawab penuh atas penyajian dan pembaruan data kemiskinan secara digital, real time, dan terbuka.

"Dengan mendayagunakan unit pemerintahan terbawah secara partisipatoris, sehingga dari waktu ke waktu bisa up to date," ujarnya.

Menurut dia, Komisi II DPR sudah meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawasi pemutakhiran data bansos oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menjelaskan kepala daerah diminta tidak memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) untuk memoles citra kepemimpinan sendiri.

Baca juga: Soal Nasib Kelanjutan Bansos Tunai, Wagub DKI: Itu Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Distribusi bansos harus berlandaskan pemikiran untuk mengurangi beban masyarakat miskin karena terdampak Covid-19.

"Data bansos jangan dipolitisir, tapi mesti diperbaiki. Tugas kepala daerah bukan untuk memutarbalikkan data, tapi untuk memperbaikinya, agar data kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki," kata dia.

Ujang mengatakan, bansos itu harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan politik, bukan berdasarkan pada kepentingan politik kepala daerah.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas