TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden di 2024 mendatang bakal diserahkan sepenuhnya pada hasil Kongres V partai tersebut.

Dimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat mandat untuk menetapkan calon, seperti ketika menetapkan Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019 silam.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak segan memberikan sanksi ketika ada kader yang turut serta dalam deklarasi capres sebelum PDIP menetapkan sosok yang bakal diusung.

Baca juga: Pendukungnya Curi Start Deklarasi Capres hingga Diancam PDIP, Ganjar Tegaskan Pilpres Urusan Bu Mega

"Atas dasar hal tersebut, manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi. Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk paska penetapan secara resmi pasangan calon dari partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi," ujar Hasto, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: PDIP Ancam Kader Curi Start, Siapkan Sanksi Jika Terlibat Deklarasi Capres

Meski PDIP tak menjelaskan secara gamblang mengapa pernyataan ini disampaikan, namun berdasarkan informasi yang dihimpun pernyataan tersebut keluar pascadeklarasi serentak Sahabat Ganjar yang notabene adalah para relawan atau pendukung Ganjar Pranowo, dilakukan di 17 negara, Minggu (19/9/2021).

Adapun 17 negara tempat deklarasi dilakukan antara lain Hongkong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, USA, Austria, Spanyol, UEA, dan Perancis.

Baca juga: Anggaran Kemensos Capai Rp 78,25 T, Legislator PDIP Ingatkan Program Bansos Harus Efektif 

Terkait ultimatum PDIP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sosok capres nantinya berada di tangan Megawati selaku ketua umum.

Bahkan Ganjar secara tegas menyebut sanksi adalah tindakan yang bagus jika memang ada kader yang mencapreskan diri.

"Kalau urusan capres itu full sesuai dengan Kongres V PDI Perjuangan, semuanya ada di ketua umum, itu sudah clear. Jadi soal indisipliner, terus kemudian dihukum itu tindakan yang bagus, setuju saya," kata Ganjar, saat dihubungi, Selasa (21/9/2021).

Ganjar mengaku tak tahu menahu terkait adanya relawan atau pendukung yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres di 2024.

Sebagai kader partai, dia menuturkan fokusnya kini adalah menangani kasus Covid-19 dan masalah recovery ekonomi di Jawa Tengah, bukan masalah capres.

"(Soal deklarasi) Oh nggak, saya ini kader partai. Saya kader partai, tidak tahu mereka siapa. Tugas saya lebih kepada mengurus (penanganan) Covid-19, terus kemudian kalau Covid-19 sudah baik, mulai saya bicara ekonomi recoverynya bagaimana usaha mulai jalan, sekolah mulai pembukaan," jelasnya.

"Jadi konsentrasi saya sebenarnya lebih pada urusan ini, ngurusin Covid-19 dan bagaimana recoverynya. Urusan Pilpres itu sesuai kongres, itu urusannya bu Mega, urusan ketua umum," kata Ganjar.

Relawan Tetap Dukung Ganjar